Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta kepada Pemerintah memundurkan jadwal implementasi Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada kendaraan angkutan barang dari 2023 ke 2025.

Alasannya, industri sawit masih terdampak oleh pandemi Covid-19.

Anggota Bidang Kebijakan Publik GAPKI Agung Utomo, pengusaha keberatan dengan besarnya dana yang harus disiapkan untuk menyesuaikan aturan Zero ODOL.

Dia mengklaim, industri perkebunan kelapa sawit membutuhkan biaya Rp 59 triliun untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini.

"Rinciannya, Rp 10 triliun untuk peremajaan armada lama sebanyak 14.628 unit dan pengadaan truk baru sebanyak 70.837 ribu unit senilai Rp49 triliun," kata Agung dalam keterangan persnya, Kamis (30/9/2021).

Zero Odol akan diberlakukan pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, mempertahankan umur jalan dan menghindari kerusakan dini jalan, serta menciptakan biaya operasional yang lebih rendah.

Baca juga: Produsen Beton Ringan Minta Pemerintah Perhatikan Prakondisi Sebelum Penerapan Zero ODOL 2023

Agung mengatakan, untuk menyediakan dana sebanya itu tidak mudah, apalagi di tengah kondisi sulit akibat dampak pandemi yang sudah hampir dua tahun melanda di negeri ini.

Baca juga: Apindo Minta Pemberlakukan Zero ODOL Diundur hingga Situasi Kondusif

"Jadi, kami hanya meminta agar diberikan kesempatan untuk berbenah terlebih dulu dalam menghadapi pandemi yang terjadi hingga saat ini.

Setidaknya, kami meminta penerapan normalisasi ODOL itu bisa diundur lagi hingga tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Industri semen juga minta mundur

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso, beralasan masa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mundur dalam 1,5 tahun ini termasuk pabrik semen, saat ini mengalami kelebihan pasokan (over supply) produksi sekitar 35 persen.

“Kami sudah sangat terpuruk. Karenanya, kami usul kalau bisa kebijakan Zero ODOL ini diundur hingga Januari 2025,” ujarnya.

Baca juga: Truk ODOL Bikin Rusak Jalan Celaka Orang, Begini Sikap Isuzu

Industri strategis lainnya yang meminta penundaan datang dari indsutri pupuk. Boycke Garda Aria dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) menyampaikan kebijakan Zero ODOL akan menaikkan jumlah rit menjadi 100 persen.

Baca juga: Gawat! 59 Persen Truk yang Melintas di Jalan Tol Melanggar Aturan ODOL