TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjamin tidak ada celah korupsi ataupun penyelewengan terkait pembengkakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pasalnya, proyek ini diawasi pula oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebagai infromasi, awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun, tetapi perhitungan saat ini menjadi sekitar 8 miliar dolar AS. Artinya naik sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

"Pembengkakan ini kita jaga untuk enggak ada potensi-potensi apapun di sana, potensi korupsi, potensi penyelewengan, tidak akan kita akomodir," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada wartawan, dikutip Senin (11/10/2021).

Ia menjelaskan, dalam penghitungan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPKP. Kemudian dari hasil audit itu ditetapkan angka pasti dari pembengakakan anggaran.

Setelah ditetapkan nilainya, maka diajukan kepada pemerintah mengenai kebutuhan anggaran dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang perlu didanai oleh APBN. Targetnya audit oleh BPKP akan rampung pada Desember 2021.

"Jadi audit dulu baru kita tetapkan berapa sebenarnya angka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kereta cepat ini, sehingga kita ketika meminta bantuan dari pemerintah, itu angkanya benar-benar sudah bersih," jelasnya.

Sebelumnya, Arya menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar. Lantaran, di tengah perjalanan pembangunan terjadi perubahan desain akibat kondisi geologis dan geografis yang berubah dari awal perencanaan.

Baca juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Membengkak, Pembangunan Masih 80 Persen, Luhut Kini Pimpin Komite

Terlebih proyek pembangunan kereta cepat merupakan hal baru bagi Indonesia. Selain itu, seiring waktu berjalan harga tanah juga mengalami kenaikan, sehingga biaya pembebasan lahan meningkat dan membuat kebutuhan anggaran membengkak.

Menurut Arya, terhambatnya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga turut berpangaruh pada pembengkakan biaya. Ia bilang, proyek ini terhambat akibat pandemi Covid-19 yang membuat keuangan para pemegang saham memburuk dan sulit melakukan pendanaan.

"Jadi pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan wal dan sebagainya, itu membuat beberap ahal agak terhambat. Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti," ungap Arya.

Adapun pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd dengan skema business to business (B2B).

Konsorsium BUMN yang terlibat dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT KAI (Persero).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Kementerian BUMN Jamin Tak Ada Korupsi"