Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong mengatakan pemerintah melakukan rehabilitasi mangrove untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir.

Menurut dia, penanaman mangrove sesuai arahan Presiden Jokowi berguna untuk mempertahankan pengendalian abrasi laut dan mereduksi dampak dari bencana tsunami.

“Mangrove merupakan fitur alami yang mampu secara signifikan meredam dan menurunkan abrasi laut dan juga magnitude bencana gelombang tsunami, sehingga eskalasi bencana dan potensi kerugian, serta korban dapat direduksi," kata Alue dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Mangrove juga berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim melalui kemampuannya dalam menyimpan dan menyerap karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis daratan. 

"Semua keunggulan ekosistem mangrove tersebut menjadi pertimbangan penting yang menyatu dengan upaya menjaga kestabilan tata kelola bentang alam dan perbaikan mutu lingkungan," ucapnya.

Ia pun menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas laut teritorial.

"Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove," imbuhnya.

Baca juga: Jaga Ekosistem Alam, Masyarakat Mulai Melakukan Penanaman Mangrove

Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Helmi Basalamah menyebutkan jika Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan.

"Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia," ujar Helmi.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jalan Kaki 500 Meter Tinjau Hutan Mangrove di Bali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan langsung meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, begitu tiba di Bali pada Jumat  (8/10/2021).

Di Taman Hutan Raya tersebut, Presiden  didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong, berjalan kaki di atas jembatan kayu menelusuri kawasan hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.

Ketika berjalan kaki, Presiden dan Ibu Iriana mendapatkan penjelasan dari pengelola Taman Hutan Raya, Komang Tri, tentang kawasan hutan mangrove tersebut.

Komang Tri menjelaskan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut direhabilitasi sejak tahun 1992. 

"Luas kawasan ini sebesar 268 hektare. Sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sejak 1992 direhabilitasi dan berhasil dengan baik. Saat ini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove," ucap Komang Tri.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jalan Kaki 500 Meter Tinjau Hutan Mangrove di Bali

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 hektare.

Dari luas tersebut, 19 hektare di antaranya termasuk kategori kerapatan jarang, serta masih terdapat habitat mangrove yang berpotensi dapat ditanami seluas 263 hektare.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mangrove, seperti budidaya ikan tangkap, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. 

Dari kunjungan kerja ini juga diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai prestasi dan komitmen ekonomi hijau Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20 pada KTT G20 tahun 2022 di Bali nanti.

Baca juga: Pemerintah Akan Terus Replikasi Model Rehabilitasi Hutan Mangrove di Bali ke Provinsi Lain

Pemerintah Akan Terus Replikasi Model Rehabilitasi Hutan Mangrove di Bali ke Provinsi Lain

Hutan mangrove di Provinsi Bali yang dibangun sejak tahun 2003 merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan perekonomian.

Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan replikasi model rehabilitasi mangrove tersebut di provinsi lainnya. 

“Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya saat meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, pada Jumat, (8/10/2021).

Presiden berharap penanaman mangrove di kawasan pesisir pantai dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah pantai. 

“Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air,” katanya.

Baca juga: Jaga Ekosistem Laut, Kawasan Mangrove di Papua dan Papua Barat Dipulihkan

Selain itu, Kepala Negara juga berharap rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui produksi hasil laut. 

“Kita harapkan ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” lanjut Presiden.

Presiden menuturkan, hutan mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara saat pelaksaan G20 tahun depan. 

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, dan Gubernur Bali Wayan Koster.