Faisal Basri : Proyek KCJB Bisa Berdampak pada Citra Presiden Jokowi di Akhir Jabatan
Faisal menilai proyek tidak sepadan dengan rencana proyek strategis nasional rutenya melewati pengembang properti kelas kakap
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Eko Sutriyanto
Pemerintah akhirnya menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya tidak sedikit.
Djoko bilang kontraktor LRT Jabodetabek, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan pendanaan.
"Membangun perkeretaapian sekaligus infrastrukturnya tak semudah membangun infrastruktur jalan raya seperti tol. Karenanya banyak investor swasta tertarik membangun jalan tol," imbuhnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil sempat menegaskan proyek KCJB tidak memakai dana APBN.
Ada dua alasan APBN tidak diperlukan.
Pertama, perlambatan perekonomian Indonesia akibat kondisi ekonomi global mempengaruhi postur anggaran.
Kedua, proyek kereta cepat dinilai kurang tepat dengan program Nawacita yang bermaksud membangun Indonesia mulai dari pinggiran.
"Kebutuhan dana investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lumayan besar, yakni sekitar Rp 60 triliun.
Kami akan memanfaatkan anggaran pemerintah untuk yang paling dibutuhkan," kata Sofyan di kantornya kala itu. (Tribun Network/Reynas Abdila)
