Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah petani Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2022. 

Sebanyak 5.000 petani turut melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk aspirasi meminta perlindungan dari dampak negatif kenaikan cukai rokok tahun depan. 

Pimpinan petani tembakau Pamekasan Samukrah melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan rencana kenaikan cukai.

“Kami berkirim surat ke Presiden Joko Widodo agar kebijakan kenaikan cukai tidak diteruskan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021). 

Apalagi, dia mengungkapkan, di masa pemulihan ekonomi ini petani tembakau belum menerima perhatian berupa bantuan pemerintah dalam menghadapi situasi krisis. 

“Tidak seperti sektor lain mendapatkan bantuan atau insentif, DBH (dana bagi hasil) CHT yang seharusnya diterima petani hingga saat ini belum terealisasikan. Sulit sekali,” kata Samukrah.

Baca juga: Rencana Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan Akan Rugikan Petani Tembakau

Karena itu, dirinya berharap pemerintah dapat mendengarkan suara rakyat agar tidak menaikkan cukai rokok di masa pandemi Covid-19. 

“Kami juga menghadapi iklim yang kurang baik untuk tembakau. Apalagi kalau naik cukainya nanti naik, ini akan semakin membunuh kami petani tembakau,” tuturnya. 

Dia menambahkan, bahwa komoditas tembakau tidak bisa terserap ke sektor lain dan jika pemerintah menaikkan tarif CHT pada 2022, maka petani tembakau di hulu industri akan terancam. 

“Kami akan perjuangkan terus agar pemerintah tidak menaikkan cukai tembakau pada 2022. Pemerintah bertanggung jawab terhadap petani tembakau,” pungkas Samukrah.

Sekadar informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. 

Tapi, besaran tarifnya belum disepakati, sebab pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan fiskal tersebut terhadap beberapa aspek pertimbangan. 

"Seperti disampaikan untuk CHT ada target kenaikan, seperti biasa kami akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan CHT begitu kami sudah merumuskan mengenai beberapa hal dalam penetapan tarif CHT," kata Menkeu saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin (16/8/2021).