Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis

Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Diduga Sedang Bantu Penyedia Jasa, Habiskan Reagan PCR

Pemerintah diduga sedang membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Koalisi Masyarakat Sipil: Pemerintah Diduga Sedang Bantu Penyedia Jasa, Habiskan Reagan PCR
TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
PCR Swab Drive Thru di Kota Semarang, Kamis (29/7/21/2021). Untuk tes anti gen cukup membayar 195 ribu dan PCR 725 ribu. Pelayanan tes PCR Swab Drive Thru ini berlangsung hingga 26 Oktober 2021. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) 

Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa dari Rp193,9 triliun alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk sektor kesehatan, baru terserap 53,9 persen.

"Dari kondisi tersebut sebenarnya Pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemeriksaan PCR secara gratis kepada masyarakat," tutur Isnur.

Terdapat 2 (dua) permasalahan dari kondisi di atas.

Pertama, Koalisi menduga penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah/perusahaan, akan memasuki masa kadaluarsa.

Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut, Pemerintah diduga sedang membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR.

Sebab, kondisi tersebut pernah ditemukan oleh ICW saat melakukan investigasi bersama dengan Klub Jurnalis Investigasi.

Kedua, menurut Isnur, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan PCR.

Petugas medis melakukan swab kepada  warga secara drive thru di Altomed, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (9/8/2021). Di masa PPKM level 4 ini banyak warga yang melakukan swab PCR atau antigen karena menjadi persyaratan dalam bepergian. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Petugas medis melakukan swab kepada warga secara drive thru di Altomed, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (9/8/2021). TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Berita Rekomendasi

Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apapun perihal jenis komponen dan besarannya.

"Dari catatan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan mendesak agar: Pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan," imbuh Isnur.

Koalisi Masyarakat Sipil, lanjut dia, meminta Kementerian Kesehatan membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya.

"Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat," tuturnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas