TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Pelabuhan Perikanan Benjina yang terletak di Kepulauan Aru, Maluku, Selasa (30/11/2021).

Dia mendukung penuh pelabuhan tersebut beroperasi kembali untuk menggenjot geliat perikanan di Maluku serta mendukung implementasi penerapan kebijakan penangkapan terukur.

"Persiapkan dengan baik agar 2022 pelabuhan ini dapat segera dioperasikan dan roda perekonomian bergerak," ujar Menteri Trenggono.

Baca juga: Pagu Alokasi Anggaran KKP Tahun 2022 Rp6,115 Triliun, Menteri Trenggono: Gunakan Tepat Sasaran

Pelabuhan Perikanan Benjina yang dikelola oleh pihak swasta ini, sempat beroperasi hingga 2014. Namun aktivitasnya kian meredup seiring terbongkarnya kasus perbudakan ABK asing yang bekerja di salah satu perusahaan perikanan yang beroperasi di sana.

Kembali beroperasinya Pelabuhan Perikanan Benjina dianggap penting untuk mendukung mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai nelayan. Pelabuhan Benjina memiliki dermaga dengan kapasitas tampung hingga 100 kapal dengan panjang dermaga hingga 62 meter.

Baca juga: Menteri Trenggono: Penangkapan Ikan Terukur Dorong Perputaran Uang Hingga Rp 281 Triliun

"Tenaga ABK harus dari nelayan lokal. Selain nilai tukar meningkat, lalu kita arahkan mereka juga ke budidaya. Maka mereka akan lebih sejahtera," tegas Menteri Trenggono.

Seiring rencana kembali beroperasinya pelabuhan perikanan ini, kapal-kapal yang sudah lama bersandar dan mengalami kerusakan tengah dalam perbaikan. Total ada 36 kapal yang diperbaiki di Ambon.

Menteri Trenggono menjelaskan, keberadaan pelabuhan ini sekaligus dapat mendukung implementasi kebijakan penangkapan terukur yang mulai diberlakukan awal tahun 2022 dan program Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Baca juga: Menteri Trenggono Tebar 100 Ribu Benih Ikan Jaga Kelestarian Ekosistem Situ Wisata Parung

Melalui kebijakan penangkapan terukur, pendaratan ikan harus dilakukan di pelabuhan yang tidak jauh dari area penangkapan, agar tercipta distribusi ekonomi ke daerah sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.

"Ini bisa menjadi momentum untuk menghidupkan kembali roda ekonomi. Kalau ekonomi bergerak suppliernya kan banyak juga untuk masyarakat sekitar," tegas Menteri Trenggono yang dalam kunjungan tersebut didampingi oleh Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga.

Sementara itu, Bupati Johan Gonga mengatakan siap membantu memperbaiki fasilitas pelabuhan demi kelancaran.

Untuk operasional pelabuhan diperlukan fasilitas pokok seperti dermaga, drainase, kolam pelabuhan. Kemudian fasilitas fungsional seperti tempat pemasaran ikan, fasilitas air bersih, es dan listrik, fasilitas pemeliharaan kapal dan fasilitas lainnya. Serta fasilitas penunjang seperti balai pertemuan nelayan, pengelolaan pelabuhan, keselamatan pelayaran, serta karantina ikan.

"Kami siap bantu, beserta Pemda dan pihak-pihak yang terkait agar 2022 segera bisa dimulai," ujar Bupati Johan Gonga.