TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) merencanakan menggelar rights issue pada tahun depan.

Kedua milik milik pemerintah tersebut melakukan aksi korporasi tersebut dengan tujuan untuk memperkuat permodalan kedua bank.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bilang, Bank BTN memerlukan permodalan yang cukup untuk menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Indonesia.

Melalui rights issue, diharapkan rasio kecukupan modal (CAR) BTN juga semakin kuat.

Baca juga: Respons Permenaker 17, BPJS Ketenagakerjaan dan BTN Selenggarakan Akad KPR Massal

"Adanya permodalan yang cukup baik untuk pembangunan perumahan rakyat, memang tugas dari BTN," kata Erick, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (2/12/2021).

Sementara untuk BNI, dana yang diperoleh dari rights issue akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung pelaku UMKM masuk pasar ekspor.

Hal ini sesuai dengan penugasan BNI sebagai bank internasional.

"Sebagai platform bank internasional, kehadiran BNI untuk mendorong ekspor, mendorong UMKM dan diaspora yang ada di luar negeri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, itu tujuan untuk BNI," terang Erick.

Sayangnya, Erick tidak mengungkapkan berapa dana yang dibidik dari aksi korporasi tersebut.

Baca juga: BNI Dukung UMKM Tembus Pasar Ekspor ke Malaysia

Ia hanya mengungkapkan, rights issue sebagai cara BUMN untuk memperoleh pendanaan tanpa membebankan anggaran negara.

"Kita berusaha keras, tidak ingin memberikan beban terus menerus kepada pemerintah.

Seperti kita tahu, defisit anggaran sudah melebih 3%, ke depan harus kembali 3%," terangnya.

Sebelumnya, BTN sempat mengungkapkan rencana tersebut.

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemegang saham terkait rights issue, termasuk jumlah dana yang dibidik.