Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Aksi penolakan buruh terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) terjadi masif di berbagai daerah.

Di Jawa Barat aksi penolakan itu disampaikan para buruh di Kota Bekasi. Mereka menolak penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena dinilai sangat rendah.

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat UMK 2022, Kota Bekasi sejatinya naik sebesar 0,71 persen atau sekitar Rp33.000 menjadi Rp4.816.921,17.

Para buruh di Kota Bekasi berencana mogok kerja selama tiga hari mulai 6 Desember 2021.

"Tanggal 6, 7, 8 Desember (2021), kami akan melakukan mogok kerja nasional," kata M Indrayana anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi dari unsur serikat pekerja, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Akhirnya Buruh Karawang Gugat Ridwan Kamil ke PTUN, KBB: Jangan Harap Jadi Presiden!

Selain mogok kerja, buruh di Bekasi dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan bakal melakukan aksi turun ke jalan menyuarakan penolakan UMK 2022.

"Kami pun sudah sepakat 6,7,8 Desember kami akan turun ke jalan sampai ada aturan itu berubah," jelasnya.

Baca juga: Ditolak Ridwan Kamil, UMK Buruh Karawang Tahun 2022 Batal Naik Tinggi

Dia menambahkan, meski UMK 2022 Kota Bekasi naik 0,71 persen, pihaknya menolak lantaran tidak sesuai dengan keinginan pekerja.

Angka 0,71 persen merupakan formulasi perhitungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, di mana aturan tersebut merupakan turunan Undang-undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

"Ketika UMK dipaksa mengikuti PP 36 yang itu adalah aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 kami anggap aturan yang inskonstitusional, itu udah enggak bener gubernur gubernur ini," tegasnya.

UMK 2022 di Jawa Barat telah dikeluarkan SK bernomor 56/Kep.732-Kesra/2021 ditetapkan di Bandung, 30 November 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam SK Gubernur Jawa Barat, UMK 2022 Kota Bekasi sebesar Rp4.816.921,17 atau naik sebesar 0,71 persen dari UMK 2021 yakni, Rp4.782.935,64.

Nilai tersebut menjadikan UMK Kota Bekasi yang tertinggi di Jawa Barat, urutan kedua ditempati Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 lalu Kabupaten Bekasi di urutan ketiga dengan nilai Rp4.791.843,90.

Kemudian urutan keempat Kota Depok dengan nilai UMK 2022 sebesar Rp4.377.231,93, urutan kelima Kota Bogor Rp4.330.249,57, keenam Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 dan ketujuh Kabupaten Purwakarta Rp4.173.568,61.

Di bawah itu, UMK 2022 kabupaten/kota di Jawa Barat masih di bawah angka Rp4 juta per bulan.

Sebelumnya, kelompok buruh di Banten juga berencana menggelar mogok kerja selama sepekan mulai sampai 10 Desember 2021.

Baca juga: Massa Buruh KSPSI Gelar Aksi di Gedung Sate Tuntut Ridwan Kamil Batalkan UMP Jabar

Aksi itu digelar karena kecewa dengan keputusan Gubernur Banten yang memutuskun UMK di Banten terbilang sangat rendah yakni sekitar 0,52 sampai 1,17 persen.

Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) sekaligus Ketua KSPSI Banten, Dedi Sudrajat, menyebut, pihaknya kecewa dan menolak Surat Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim lantaran tidak memutuskan penetapan kenaikan UMK 2022 sebesar 5,4 persen, sebagaimana rekomendasi Tripartit.

Artikel ini tayang di TribunJakarta.com dengan judul Buruh Kota Bekasi Juga Ancam Mogok Kerja 3 Hari Mulai 6 Desember