Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan data demografi dan kependudukan jadi fokus utama pihaknya untuk mendukung kebijakan berbasis sains atau kebijakan berbasis bukti pada kementerian/lembaga terkait.

Handoko menerangkan BRIN memiliki amanat untuk mengintegrasikan berbagai unit litbang.

Di sisi lain, lanjut dia, menimbulkan konsekuensi bahwa BRIN harus mengembalikan layanan yang berbasis riset ke kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: BRIN Siap Pamerkan Hasil Riset Terkini di Gelaran International Disaster Expo & Conference 2021

"Dan tentu sebagai salah satu dasar dari pembuatan naskah akademis maupun rekomendasi kebijakan, itu adalah data.

Sehingga kita benar-benar bisa mendukung kebijakan berbasis science, evidence based policy, yang berbasis data juga," ujar Handoko saat diskusi Indonesian Demographic Outlook (IDO) 2022, Kamis (16/12/2021).

Baca juga: BRIN: Riset dan Inovasi Harus Jadi Pilar Utama Indonesia

Menurut Handoko, data tersebut yang kemudian menjadi 'PR' bersama. Lebih khusus berkait demografi dan kependudukan, yang menjadi mejadi fokus utama BRIN.

"Terutama untuk bisa melaksanakan dan mendukung tidak hanya BKKBN, tapi juga berbagai pihak kementerian/lembaga lain," imbuh Handoko.

Handoko berujar, selama pandemi Covid-19 menimbulkan konsekuensi aspek-aspek demografi dan kependudukan.

Baca juga: BRINS Bukukan Lonjakan Premi 17 Persen di Kuartal III 2021

Sehingga, sejumlah pihak di kementerian atau lembaga khususnya, yang juga memerlukan tidak hanya data mentah yang sudah diakuisisi.

"Tapi juga analisa kualitatif dari berbagai data itu, bagaimana interprasinya. Apakah pandemi meningkatkan vertilitas, apakah pandemi ini meningkatkan angka kelahiran, dan seterusnya," ucap Handoko.