Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk penyederhanaan dan juga konsistensi.

Dengan begitu, wajib pajak tidak perlu memiliki nomor identitas yang berbeda-beda.

"Kami pertama dulu juga sebetulnya Bea Cukai dan pajak itu punya nomor sendiri-sendiri," ujarnya dalam acara "Sosialisasi UU HPP" di Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/12/2021).

Hal tersebut membuat wajib pajak jika mengurus administrasi ke Bea Cukai, dia punya nomor pokok Bea Cukai dan kalau bayar pajak, dia pakai NPWP.

"Perusahaannya itu menjadi bingung karena harus punya dua nomor identitas," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Nggak Bayar Pajak, Banyak Orang Kaya Indonesia Menikmati Masa Pensiun Tanpa Punya NPWP

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memutuskan untuk gabungkan antara nomor Bea Cukai dan pajak menjadi NPWP.

"Selanjutnya, sekarang kita maju lebih lanjut, NIK bisa menjadi NPWP," tutur dia.

Baca juga: NIK-NPWP Kini Diintegrasikan, Pengeluaran Orang Kaya Makin Mudah Terlacak

Di sisi lain, NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) diceritakannya sering masuk jadi pembahasan dalam media sosial atau medsos.

Sri Mulyani menyampaikan, sering ada kesalahan dan menyesatkan bahwa seolah-olah mulai sekarang pemerintah dan DPR setuju agar semua orang harus bayar pajak.

"Dikasih cerita sedikit yang punya NIK mau mahasiswa, mau tidak punya pendapatan, harus bayar pajak karena menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Itu pasti menakutkan masyarakat, tapi itu salah dan menyesatkan," pungkasnya.