TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dana pungutan ekspor sawit mencapai lebih dari Rp 69 triliun sejak Januari hingga pertengahan Desember 2021.

Perolehan tersebut menjadi rekor atas dana pungutan dari ekspor sawit pecah rekor tahun ini.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebutkan, Dana ini terbilang terbesar sejak didirikannya BPDPKS pada 2015 lalu. Sebelumnya, pungutan ekspor kelapa sawit terbesar adalah Rp 40,77 triliun pada tahun 2019.

“Pungutan ekspor yang kita himpun pada tahun 2021 ini sampai dengan tanggal 17 Desember mencapai Rp 69,7 triliun.

Baca juga: Kenaikan Harga Kelapa Sawit Dongkrak Laba Holding Perkebunan

Ini merupakan jumlah pungutan terbesar sepanjang didirikannya BPDP KS,” kata Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/12).

Eddy menerangkan, dana tersebut digunakan untuk menjalankan program-program.

Diantaranya meliputi pemberian dukungan untuk program mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan.

Ia mengatakan, volume ekspor sawit hingga 17 Desember telah mencapai 35,88 juta ton dan nilai ekspor sawit sebesar US$ 28,99 miliar.

Baca juga: Petani Sawit Keluhkan Tingginya Harga Pupuk Non Subsidi

Jika dihitung sejak 2015, nilai ekspor kelapa sawit periode Juli 2015 – November 2021 berada di rentang US$ 7,7 miliar – US$ 28,99 miliar, dengan rata-rata nilai ekspor US$ 20,67 miliar.

“Atau rata-rata 14% dari total ekspor non migas di Indonesia,” ucap Eddy.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, kontribusi industri sawit terhadap penerimaan negara dalam bentuk penerimaan pajak dapat mencapai kurang lebih Rp 20 triliun per tahunnya.

Sektor sawit juga berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja.

Tercatat setidaknya ada 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung serta 2,4 juta petani swadaya yang melibatkan 4,6 juta pekerja yang terlibat dalam industri sawit.

“Sektor sawit memberikan kontribusi yang cukup besar kepada perekonomian Indonesia,” kata Eddy.

Baca juga: Menkeu Ungkapkan Pentingnya Hilirisasi Kelapa Sawit

Di sisi lain, program insentif biodiesel dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Selain itu juga ikut dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar hingga tahun 2021, telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 33,07 juta kilo liter.

Adapun penghematan devisa akibat tidak perlu impor bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar Rp 209,62 triliun dan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 49,45 juta ton CO2e.

“Dengan tren peningkatan harga minyak dunia dan ekspektasi normalisasi harga CPO, maka diharapkan selisih harga biodiesel dan solar di tahun 2022 yang lebih baik,” kata Eddy.

Selanjutnya, kinerja program penelitian dan pengembangan dimana sejak tahun 2015 hingga 2021 telah mendanai 234 riset yang melibatkan 840 peneliti dan 346 mahasiswa di 69 lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dengan dana yang telah disalurkan sejumlah Rp 389,3 miliar.

Eddy mengatakan, di tahun 2021 ini, BPDPKS akan lebih selektif dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi untuk mencapai komersialisasi dan dimanfaatkan langsung oleh industri sawit.

Sementara untuk capaian program pengembangan SDM, sejak tahun 2015 hingga 2021 telah melibatkan 9.679 peserta pelatihan dan 3.265 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan dana yang telah disalurkan sebanyak Rp 199,01 miliar.

Program promosi dan kemitraan juga mencatatkan capaian realisasi terbesar sejak BPDPKS didirikan di tahun 2021.

Total capaian program promosi dan kemitraan sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 yaitu dana tersalur sebesar Rp.318,5 miliar.

Program sarana dan prasarana juga telah mulai diimplementasikan di tahun 2021 ini dengan kerjasama dan sinergi yang baik antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan dan dinas perkebunan daerah dengan empat lembaga pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima sarana dan prasarana perkebunan berupa peningkatan jalan produksi, dan penyediaan benih, pupuk dan pestisida dengan total nilai sebesar Rp 21,1 miliar.

“Diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2022 dengan dukungan seluruh stakeholder. Seluruh capaian ini tentunya tidak mungkin bisa diraih sendiri oleh BPDPKS.

Melalui dukungan dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, tentunya tahun 2022 akan menjadi tantangan baru bagi industri sawit Indonesia dan BPDPKS khususnya untuk dapat mempertahankan kinerja dan capaian yang lebih baik,” tutur Eddy. (Vendy Yhulia Susanto)

Suber: Kontan