Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, memberikan potensi bisnis sangat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni mencapai Rp 2,2 triliun.

Hal itu, kata Panutan, didasarkan pada evaluasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden, terkait dampak multiplier dari realisasi investasi KEK Mandalika.

Evaluasi menggunakan metode ekonomi analisis input-output.

"Hasil estimasi multiplier effect KEK Mandalika sebesar Rp 4,8 triliun. Dari jumlah itu 45,8 persen akan lari ke UMKM atau sekitar Rp 2,2 triliun," kata Panutan di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa, (15/2/2022).

Panutan mengakui, momentum World Superbike Championship (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022, telah berimplikasi besar bagi geliat UMKM terutama pada sektor pariwisata.

Sehingga ke depan, akan banyak UMKM lokal yang terlibat langsung dalam menunjang wisata prioritas Mandalika.

Baca juga: Festival Teri Medan, Bobby Nasution: Upaya UMKM Naik Kelas dan Masyarakat Rasakan Manfaatnya

"Seperti tumbuhnya UMKM penyedia sewa mobil dan motor, akomodasi penginapan homestay, dan camping ground," ujarnya.

Panutan memastikan, pertumbuhan UMKM Mandalika akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di NTB.

Sebab struktur perekonomian Lombok Tengah dan NTB didominasi oleh pelaku UMKM.

"Estimasi pertumbuhan ekonominya 1,7 persen. Itu kontribusi dari KEK Mandalika," ucapnya.

Panutan juga menuturkan, pengembangan KEK Mandalika merupakan proyek jangka panjang.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah telah mempersiapkan berbagai pendukung untuk menjaga keberlanjutan dampak multipliernya.

Baca juga: Kriteria Penerima dan Cara Daftar BLT UMKM Rp 600 Ribu, Segera Cair di Tahun 2022

Ia menyebut Kawasan Inkubasi Bisnis BRIDA NTB.

Kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya IPTEK dan kapasitas wirausaha berbasis inovasi, teknologi, dan digitalisasi, dengan melibatkan SMK, perguruan tinggi vokasi, dan BLK Internasional milik Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, papar Panutan, Kantor Staf Presiden juga mendorong implementasi program-program Kementerian Koperasi dan UKM, seperti revitalisasi kelembagaan dan fasilitasi pembiayaan pasar tematik (pusat oleh-oleh, souvenir dan handicraft), serta lembaga inkubator wirausaha.

"Ini dalam rangka dukungan dan pemberdayaan UMKM Mandalika," katanya.