Kemudian juga, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan
perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang
sehat.

Adapun Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B OJK
Bambang W. Budiawan menambahkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam
konteks konglomerasi perlu dilihat sebagai sebagai sesuatu yang holistik dan
kontekstual.

Hal itu mengingat setiap perusahaan di dalam holding memiliki
kompleksitasnya, resiko material berbeda, risiko inheren yang berbeda-beda.

“Hal tersebut memerlukan sebuah analisis dan pemikiran yang holistik, ” ujarnya.

Adapun Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN
Dwi Ary Purnomo mengatakan Kementerian BUMN terus melakukan transformasi secara menyeluruh di tubuh BUMN.

Ia mengatakan aspek manajemen risiko merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas dalam agenda transformasi tersebut. 

“Aspek manajemen risiko merupakan aspek yang penting. Kementerian BUMN saat
ini sedang menyusun pedoman manajemen risiko, dimana didalamnya aspek
penguatan organ dewan komisaris dan organ penunjang menjadi hal yang tidak
terpisahkan,” ujarnya.

Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG
Hexana Tri Sasongko mengunpkankan mengatakan ERM Terintegrasi menjadi prioritas
IFG di tahun ini dimana perusahaan berusaha membangun tata kelola yang prudent
dan risk manajemen yang robust.

“Manajemen risiko bukan menjadi stoper tapi business enabler kesadaran risiko, akan membawa kita mengambil keputusan terukur, pada resiko yang dapat diterima. Manajemen harus diimplementasikan bukan sekedar diukur tetapi tidak dikontrol,” kata Hexana.