Dukung Program Makmur, Petrokimia Gresik Jamin Ketersediaan Stok Pupuk Non Subsidi
Petrokimia Gresik menyatakan siap menjamin ketersediaan pupuk non-subsidi guna mendukung program Kementerian BUMN demi memajukan usaha rakyat.
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petrokimia Gresik menyatakan siap menjamin ketersediaan pupuk non-subsidi guna mendukung program Kementerian BUMN demi memajukan usaha rakyat.
“Tidak hanya itu, kami juga akan menyuplai pestisida melalui anak perusahaan, sekaligus memberikan kawalan edukasi pemupukan berimbang melalui layanan mobil uji tanah. Sehingga petani bisa mengetahui kondisi lahan dan mendapat rekomendasi formula pupuk yang tepat untuk bertani di lahan tersebut,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, Selasa (15/3/2022).
Dalam hal ini, Petrokimia Gresik sebagai anggota holding Pupuk Indonesia menjadi project leader pelaksanaan Program Makmur di sebagian besar wilayah Jawa Timur, sekaligus bertanggung jawab menyuplai ketersediaan pupuk non-subsidi bagi petani yang tergabung dalam progam Makmur.
Baca juga: Pabrik Kembali Beroperasi Normal, PIM Amankan Pasokan Pupuk
Program Makmur yang diluncurkan Menteri BUMN Erick Thohir sejak Agustus 2021 ini telah diikuti oleh 50.054 orang petani dan terlaksana di atas lahan seluas 71.612 hektar sampai akhir 2021 dengan berbagai komoditas.
Program ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas komoditas jagung sebesar 34,91%, dan padi sebesar 33,71%. Sementara dari sisi penghasilan atau keuntungan petani jagung naik 48,07% dan petani padi naik 44,92%.
Petrokimia Gresik telah melaksanakan Makmur di atas lahan seluas 26.257 hektar yang tersebar di Jawa Barat 4.535 hektar, Jawa Tengah dan Yogyakarta 2.070 hektar, Jawa timur 10.593 hektar, Bali Nusa 4.077 hektar, Sumatera 2.738 hektar, Kalimantan 1.723 hektar, dan Kalimantan 521 hektar.
Adapun jumlah petani yang terlibat hingga Februari 2022 sebanyak 13.655 orang, dengan rincian garapan padi seluas 5.770 hektar, jagung 3.976 hektar, tebu 13.775 hektar, kelapa sawit 2.244 hektar, bawang merah 15 hektar, dan hortikultura 477 hektar.
Lebih lanjut Dwi Satriyo menjelaskan bahwa kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan agro-input dan instrumen pendukung pertanian lainnya sudah sepatutnya diperoleh petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Ketika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap dengan baik, maka harapannya kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga,” ujarnya.
Baca juga: Cegah Penyelewengan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Petrokimia Gresik Gandeng Kejaksaan
Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa program Makmur merupakan ekosistem yang menghubungkan petani dengan segala bentuk kebutuhan pertanian, mulai dari project leader, pihak asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, offtaker dan pemerintah daerah.
Dengan demikian Program Makmur mampu menjadi solusi untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh para petani.
“Tujuannya supaya para petani semakin sejahtera dengan cara mendapat pendanaan, dapat pupuk, kalau gagal panen dikasih asuransi, kemudian dana pengelolaan lahan, lalu ada yang beli offtaker-nya,” kata Arya.
“Sudah pasti kita menyarankan tidak pakai pupuk subsidi, karena dari pupuk non-subsidi ini diharapkan produktivitasnya naik 40 hingga 60 persen dibandingkan biasanya,” tambah Arya. (Willy Widianto)