Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Jerman telah menyetujui kontrak dengan Qatar untuk pasokan gas alam cair (LNG) yang akan membantu negara Eropa melepaskan ketergantungan dari Rusia.

Tetapi kontrak tersebut merupakan solusi jangka panjang dan tidak akan banyak membantu memperlambat aliran uang Eropa saat ini ke pundi-pundi Rusia, yang diperkirakan bernilai 285 juta dolar AS atau sekitar 217 juta Euro per hari untuk minyak saja.

Dikutip dari The Guardian, Senin (21/3/2022), Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck, mengumumkan kesepakatan itu setelah berdiskusi di Doha, di mana ia didampingi oleh para pemimpin bisnis Jerman.

“Sungguh luar biasa, saya dapat mengatakan bahwa telah disetujui dengan tegas untuk menjalin kemitraan energi jangka panjang.” kata Habeck.

Baca juga: Pemerintah Ukraina Sebut Pasukan Rusia Tembaki 135 Rumah Sakit hingga Tewaskan 6 Petugas Kesehatan

Habeck, seorang pemimpin partai Hijau dalam pemerintahan koalisi Jerman, telah menghadapi kritik tajam dalam beberapa pekan terakhir karena menolak menerima embargo energi penuh terhadap Rusia, seperti yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Kunjungan Habeck ke Qatar mengikuti perjalanan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang tampaknya sia-sia ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam upaya untuk membujuk dua sekutu tradisional Inggris untuk meningkatkan produksi minyak.

Habeck mengatakan Eropa sedang dalam proses mengurangi aliran energinya dari Rusia menjadi nol, tetapi saat ini Jerman tidak memiliki terminal LNG.

Baca juga: Zelenskyy Curhat ke PM Belanda Mark Rutte soal Kejahatan Perang Rusia di Ukraina

Jerman mengimpor sekitar 56 miliar meter kubik gas alam dari Rusia pada tahun 2020. Hampir 55 persen impor gasnya berasal dari Rusia, dengan 40 persen permintaan gas di Jerman berasal dari industri. Total impor gas Uni Eropa dari Rusia sekitar 168 miliar meter kubik.

Saat ini Jerman juga sedang dalam pembicaraan dengan Norwegia, Kanada dan AS. Dia mengakui pemerintahan Jerman sebelumnya telah melakukan kesalahan dengan menjadi sangat bergantung pada Rusia.

Invasi Rusia ke Ukraina Ganggu Pasokan Gandum, Wilayah Timur Tengah Dibayangi Krisis Pangan

Memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina tak hanya memberikan efek negatif bagi kedua negara tersebut. Namun juga berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Timur Tengah.

Hal tersebut terjadi lantaran Rusia dan Ukraina adalah dua produsen dan pengekspor komoditas pertanian terpenting di dunia, terutama untuk menyuplai kebutuhan tanaman sereal dan gandum.

Tercatat beberapa wilayah timur tengah seperti Libya mengimpor sebanyak 40 persen gandum dari Rusia dan Ukraina, disusul Mesir sebanyak 80 juta gandum, dan Suriah yang mengimpor 1 juta metrik ton gandum pada 2022.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, Rusia dan Ukraina menyumbang 19 persen dari produksi jelai global, dimana Ukraina menjadi eksportir nomor dua sementara Rusia berada di urutan ketiga dunia.

Namun adanya pembatalan ekspor akibat invasi, telah memicu lonjakan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Bahkan lonjakan ini telah membuat masyarakat di Timur Tengah terancam alami krisis pangan.

"Baik Ukraina dan Rusia memimpin pengekspor produk pertanian ke banyak negara Timur Tengah dan gangguan terkait perang telah memperburuk harga pangan yang sudah naik dan memperdalam kemiskinan," ujar Lama Fakih, direktur eksekutif Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch.

Ancaman ini tentunya melawan hukum hak asasi manusia internasional dimana setiap orang berhak untuk mengakses makanan yang cukup serta memadai untuk hidup sehat dan aktif.

Melansir data dari Human Rights Watch (HRW) yang dikutip CNN Internasional. Sebelum meledaknya konflik ini, sepanjang tahun 2021 kemarin harga pangan global sudah naik lebih dari 30 persen. Namun setelah konflik ini meledak, semakin mendorong harga untuk mencapai level tertinggi sejak inflasi di tahun 1974.

Baca juga: Cara Membedakan Pesawat Boeing 737-800 yang Jatuh di China dengan Boeing 737 Max

“Invasi Rusia ke Ukraina telah memperburuk krisis pangan yang menyebabkan 10 juta orang di kawasan Timur Tengah kehilangan kemampuan mereka untuk mendapatkan makanan yang cukup pada tahun 2022 saja,” kata Sarah Saadoun, peneliti senior di Human Rights Watch yang berfokus pada kemiskinan dan ketidaksamaan.

Sarah menambah demi mengantisipasi adanya kelaparan akibat krisis ini, pemerintah di masing – masing negara harus melakukan segala daya mereka untuk melindungi hak rakyat atas pangan.

Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan beberapa suntikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, atau dengan mengendalikan harga – harga yang beredar di pasaran wilayahnya.

Meski cara tersebut tak sepenuhnya dapat mengurangi dampak krisis pangan namun setidaknya dengan upaya diatas dapat mengurangi laju krisis yang terjadi di beberapa wilayah terdampak seperti Timur Tengah.