Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari solusi seiring adanya lonjakan harga minyak global menyusul belum redanya ketegangan politik antara Rusia-Ukraina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, langkah ini sebagai upaya mengantisipasi dampak terhadap perubahan harga komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Ia melanjutkan, realisasi harga minyak mentah indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, sebesar 63 dolar AS per barel.

Baca juga: Menperin Sidak Distribusi Minyak Goreng Sawit Bersubsidi di Tangerang

"Adanya situasi (perang) politik menyebabkan minyak global mengalami kenaikan. Rata-rata realisasi ICP hingga Maret 2022 sudah mencapai 98,4 dolar AS barel," ungkap Menteri Arifin di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Ini jauh dari asumsi APBN. Bayangkan harga kontrak LPG Aramco (Contract Price Aramco/CPA) mencapai 839 dolar AS per metrik ton dari asumsi awal hanya 569 dolar AS per metrik ton," sambungnya.

Arifin menyoroti durasi konflik politik yang lama akan mengakibatkan terganggunya suplai minyak.

"Ini akan menyebabkan berkurangnya 10 persen suplai minyak dunia dan OPEC pun tidak mungkin memenuhi. Ini akan mengakibatkan krisis (minyak) dan berpengaruh pada harga komoditas. Apalagi demand meningkat pasca Covid-19," jelasnya.

Melihat kondisi pergerakan minyak dunia tersebut, papar Arifin, Kementerian ESDM menyusun solusi dan strategi baik jangka pendek maupun panjang.

Pengelolaan strategi ini akan menyasar ke permasalahan di sektor hulu dan hilir.

Pada komoditas BBM, pemerintah akan mengambil strategi jangka pendek dengan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM.

Khususnya pada periode Ramadan dan Idulfitri, meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM.

Baca juga: Jelang Lebaran, Pengamat Minta Pemerintah Pastikan Stok Minyak Goreng Aman

Di samping itu, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) akan memaksimalkan fungsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyesuaian BBM Non-Subsidi sesuai keekonomian untuk kalangan menengah ke atas.

"Kami juga mengusulkan perubahan kuota jenis BBM Tertentu, yaitu JBT minyak solar, JBT minyak tanah dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu Pertalite," ungkap Arifin.

Penambahan kuota BBM subsidi, sambung Arifin, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

"Data yang ada dari Januari-Maret menunjukkan pertumbuhan 10 persen untuk solar dan 14 persen pertalite. Kalau tidak melakukan penambahan di akhir Oktober akan habis," tuturnya.

Adapun pada sisi hulu migas, pemerintah dalam jangka waktu pendek akan segara melaksanakan program drilling secara tepat waktu dan sesuai anggaran, melaksanakan intensifikasi kegiatan yang berdampak langsung pada kenaikan produksi, hingga mengatur ulang jadwal pemeliharaan fasilitas.