TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menekan lonjakan inflasi akibat kenaikan harga barang-barang imbas krisis ekonomi dunia, pemerintah memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat, melalui skema bantuan sosial.

Mulai dari program sembako, keluarga harapan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo mengatakan dalam pelaksanaannya, secara teknis penyaluran berbagai bantuan sosial berjalan lancar di lapangan.

Baca juga: Penyaluran BLT Minyak Goreng Capai 83 Persen

Namun, tidak sedikit program tersebut membuat masyarakat kebingungan dan tidak bisa membedakan bantuan sosial jenis apa yang sudah mereka terima. Terutama pada BLT minyak goreng.

"Dari hasil monitoring KSP di lapangan, ada masyarakat yang sedikit bingung dengan sosialisasi penyaluran BLT Minyak Goreng karena di beberapa daerah pelaksanaannya bersamaan dengan penyaluran bansos rutin lainnya," kata Abraham, di Jakarta, Minggu
(24/4/2022).

Untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah tidak hanya terkirim tapi benar-benar diterima oleh masyarakat, terang Abraham, Kantor Staf Presiden bersama Tim dari Kemenko PMK, Kemensos, TNP2K, Bappenas, dan Kemendagri, akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga bulan Mei 2022.

“Semoga masyarakat yang menerima bantuan terutama BLT minyak goreng bisa diringankan bebannya dan betul-betul dimanfaatkan dengan baik," kata Abraham.

Sebagai informasi, selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantalan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp. 100.000, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta, dan Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp. 600.000 per penerima.

Untuk BLT minyak goreng, berdasarkan pemantauan Kemenko PMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Abraham menjelaskan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng menunjukkan capaian yang luar biasa. Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan Kemenko PMK terhadap PT. Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT senilai Rp 100.000 tersebut sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: BLT Minyak Goreng Kurangi Beban Masyarakat di Tengah Kenaikan Harga

"Dari target 20,5 juta KPM, sudah tersalur 17,2 juta. Prosentasenya 83 persen. Ini capaian luar biasa," kata Abraham.

Menurutnya, capaian percepatan penyaluran BLT minyak goreng berkat kolaborasi dan gotong-royong berbagai pihak. Yakni, petugas dari Kemensos, PT Pos Indonesia, TNI, Polri, hingga petugas di kecamatan dan kelurahan/desa.

Kerja keras petugas, tambah Abraham, juga mampu mempercepat penyaluran BLT di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tantangan berbeda. Ia mencontohkan capaian di wilayah Papua sebanyak 42 persen, Papua Barat 53 persen, dan Maluku Utara 61 persen.

"KSP sangat mengapresiasi capaian ini. Apalagi petugas bekerja keras di tengah bulan puasa. Kami optimis, beberapa minggu ke depan capaian penyaluran BLT akan 100 persen," ujarnya.

Meski demikian, terang Abraham, masih terjadi beberapa persoalan di lapangan dalam penyaluran BLT minyak goreng. Yaitu terkait akurasi data yang berimbas pada adanya laporan dugaan penyelewengan, dan terjadinya antrean di beberapa lokasi.

"Tapi evaluasi secara keseluruhan bisa dikatakan mayoritas penyaluran BLT minyak goreng berjalan dengan baik," pungkasnya.(Tribun Network/fik/wly)