Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, ISLAMABAD – Merangkaknya harga pangan dan bahan bakar di Pakistan telah mendorong terjadinya lonjakan inflasi. Hal inilah yang membuat pemerintah Pakistan khawatir negaranya akan mengalami default atau gagal bayar utang, seperti Sri Lanka.

“Pakistan berada dalam situasi yang ketat," kata Lars Jakob Krabbe, pengawas portofolio di Coeli Frontier Markets AB di Stockholm.

Melansir dari Bloomberg, guncangan inflasi yang dialami Pakistan mulai terjadi saat Islamabad dihantam pandemi pada awal 2020 lalu, hingga membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan miliar dolar AS untuk menyokong perekonomian warganya yang lumpuh.

Baca juga: Pemerintah Rusia Lakukan Pembayaran Utang Luar Negeri Lebih Awal, Cegah Default di Tengah Invasi

Kondisi ini makin diperparah dengan panasnya konflik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga pangan di pasar global, sehingga pemerintah Pakistan terpaksa meningkatkan suku bunga demi mengamankan perekonomian negaranya.

Namun hal tersebut tak lantas membuat ekonomi Pakistan membaik, justru kondisi perekonomian Pakistan semakian suram, prihatin dengan kondisi negaranya membuat pemerintah Pakistan berinisiatif untuk meminta suntikan dana pada IMF, sebesar 3 miliar dolar AS.

Baca juga: Sri Lanka Umumkan Default Usai Gagal Bayar Utang Senilai Rp 732 Triliun

Dana tersebut rencananya digunakan untuk menambah cadangan devisa negara. Cara ini terpaksa dilakukan untuk menekan percepatan laju inflasi.

Pemerintah Pakistan menyebut, tanpa adanya bailout atau bantuan dari IMF, maka kemungkinan besar negaranya akan mengalami default untuk kedua kali. Bahkan untuk mempercepat pelepasan bailout, Pakistan nekat menunda pemberian subsidi bahan bakar pada warga negaranya sebesar 600 juta dolar AS per bulan.

"Kami yakin kami akan sampai ke garis finish. Kesenjangan sedang ditutup. Kami optimis bahwa IMF Cash dapat mengisi lubang pendanaan sampai ujung fiskal berikutnya” Jelas Murtaza Syed, gubernur Bank Negara Pakistan.