Selain itu, kata dia, dalam rapat dari Kementerian PUPR menyampaikan berbagai program untuk membangun betul-betul infrastruktur atau sarana dengan skema KPBU.

Baca juga: Mantan Menteri KLH Sony Keraf: Ekonomi Sirkular Kunci Lestarikan Bumi

Untuk bidang keuangan tadi telah disampaikan berbagai seperti wakaf link sukuk dan juga program dari Baznas untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. 

Maruf, kata Sri, juga telah menginstruksikan semua terutama untuk Baznas untuk membantu sertifikasi halal UMKM. 

"Kalau jumlah UMKH di Indonesia sebanyak 60 juta dengan kecepatan yang sekarang ini ada akan dibutuhkan waktu yang lama. Jadi diperlukan terobosan bagi kita semua, dan ini menjadi PR yang bapak Wapres meminta kepada KNEKS untuk menyelesaikan dan memikirkan jalan keluar," kata dia. 

Selain itu, kata Sri, dalam rapat juga dibahas beberapa program pembangunan Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) yang sudah dilakukan di berbagai daerah termasuk di Jakarta.

Kemudian, kata dia, juga disampaikan dalam rapat terkait Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul.

Sri mengatakan laboratorium tersebut ditujukan untuk meneliti berbagai bahan yang sangat penting namun selama ini mungkin belum ditemukan yang sifatnya halal misalnya gelatin.

Menurutnya laboratorium tersebut sangat penting untuk bisa memberikan keamanan pada masyarakat dan di saat yang sama teknologi bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang sangat penting baik itu makanan maupun obat-obatan yang selama ini belum ada penggantinya. 

"Tadi kepala BRIN juga menyampaikan akan juga didukung dengan SDM-SDM, sehingga kita juga bisa bahkan mengundang para ahli kita yang sekarang ini masih bekerja di luar negeri untuk bisa kita tarik kembali ke Indonesia sehingga dia memperkuat mekanisme dan sistem bagi keseluruhan ekosiatem industri halal di Indonesia," kata Sri.