Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI KH Maruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan KNEKS akan membangun kelembagaan hingga di tingkat daerah di Indonesia.

Maruf Amin mengatakan hal tersebut akan dilakukan dengan cara membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi.

"Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Seluruh Provinsi," kata Maruf usai memimpin Rapat Pleno kedua KNEKS di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan pada Senin (30/11/2022).

Baca juga: Survei: Pandemi Covid-19 Berdampak pada Ekonomi dan Kesehatan Lansia

Saat ini, kata dia, komite di tingkat daerah telah terbentuk di beberapa daerah.

Ke depannya, kata dia, komite-komite di daerah tersebut akan terus dikembangkan.

"Yang sudah ada sekarang, itu adalah di Sumatera Barat dan akan tadi juga Riau, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan akan terus dikembangkan," kata dia.

Agenda utama rapat tersebut, kata Maruf, adalah melangkah lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

Cita-cita tersebut, kata dia, di antaranya dicapai dengan membangun berbagai ekosistem,  penguatan master plan, serta penyusunan data ekonomi syariah yang lebih lengkap.

"Kemudian koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga yang hadir, hampir lengkap semuanya dan menyampaikan program-programnya yang sekarang sedang disiapkan untuk disatukan untuk dijahit oleh Komite (Nasional) Eksekutif Ekonomi Syariah," kata Maruf.

Baca juga: Sandiaga Uno: Event POI Menebarkan Semangat Membangkitkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menggarisbawahi sejumlah arahan Maruf dalam rapat di antaranya adalah fokus pada percepatan untuk pelaksanaan program-program KNEKS.

Dalam rangka untuk terus mempercepat berbagai program reguler maupun program prioritas KNEKS, sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga eksekutif telah menyampaikan presentasi menyangkut program-program yang memang sangat menonjol dan membutuhkan kerja sama lintas instansi.

Kementerian Keuangan, kata dia, melalui pusat informasi dan teknologi keuangan atau Pusintek juga akan mendukung program KNEKS.

"Dengan adanya dua provinsi, Sumatera Barat maupun Riau, dan Jawa Barat, di mana nanti Komite Daerah Ekonomi Syariah sudah dan sedang dibentuk, ini akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata untuk tadi layanan sosial ketenagakerjaan," kata Sri.

Selain itu, kata dia, dalam rapat dari Kementerian PUPR menyampaikan berbagai program untuk membangun betul-betul infrastruktur atau sarana dengan skema KPBU.

Baca juga: Mantan Menteri KLH Sony Keraf: Ekonomi Sirkular Kunci Lestarikan Bumi

Untuk bidang keuangan tadi telah disampaikan berbagai seperti wakaf link sukuk dan juga program dari Baznas untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. 

Maruf, kata Sri, juga telah menginstruksikan semua terutama untuk Baznas untuk membantu sertifikasi halal UMKM. 

"Kalau jumlah UMKH di Indonesia sebanyak 60 juta dengan kecepatan yang sekarang ini ada akan dibutuhkan waktu yang lama. Jadi diperlukan terobosan bagi kita semua, dan ini menjadi PR yang bapak Wapres meminta kepada KNEKS untuk menyelesaikan dan memikirkan jalan keluar," kata dia. 

Selain itu, kata Sri, dalam rapat juga dibahas beberapa program pembangunan Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) yang sudah dilakukan di berbagai daerah termasuk di Jakarta.

Kemudian, kata dia, juga disampaikan dalam rapat terkait Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN Gunung Kidul.

Sri mengatakan laboratorium tersebut ditujukan untuk meneliti berbagai bahan yang sangat penting namun selama ini mungkin belum ditemukan yang sifatnya halal misalnya gelatin.

Menurutnya laboratorium tersebut sangat penting untuk bisa memberikan keamanan pada masyarakat dan di saat yang sama teknologi bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang yang sangat penting baik itu makanan maupun obat-obatan yang selama ini belum ada penggantinya. 

"Tadi kepala BRIN juga menyampaikan akan juga didukung dengan SDM-SDM, sehingga kita juga bisa bahkan mengundang para ahli kita yang sekarang ini masih bekerja di luar negeri untuk bisa kita tarik kembali ke Indonesia sehingga dia memperkuat mekanisme dan sistem bagi keseluruhan ekosiatem industri halal di Indonesia," kata Sri.