Bulgaria mengatakan, mereka tidak akan mengadakan pembicaraan untuk memperbarui kontrak tersebut, selama invasi masih berlangsung.

Kementerian energi Bulgaria juga mengatakan, mereka telah sepenuhnya memenuhi kewajiban yang ada di dalam kontrak dan telah melakukan semua pembayaran yang diperlukan.

Bulgaria menganggap skema pembayaran gas Rusia menggunakan rubel merupakan bentuk pelanggaran dari kontrak tersebut.

“Prosedur pembayaran dua tahap baru yang diusulkan oleh Rusia tidak sejalan dengan kontrak yang ada dan menimbulkan risiko signifikan bagi Bulgaria, termasuk melakukan pembayaran tanpa menerima pasokan gas dari pihak Rusia,” kata kementerian itu.

Kementerian energi Bulgaria menambahkan, untuk saat ini mereka tidak akan memberlakukan pembatasan konsumsi gas, dan tidak ada risiko yang mengancam keamanan energi Bulgaria, walaupun beberapa analis mengatakan tidak setuju dengan pernyataan kementerian itu.

Menteri Energi Bulgaria, Alexander Nikolov mengungkapkan telah mengadakan pembicaraan awal dan siap untuk mengimpor gas alam cair (LNG) dari Turki dan Yunani.

Baca juga: Konflik Rusia Vs Ukraina: Pasar Eropa dan Gazprom Pemilik Nord Stream 2 Sama-sama Ketergantungan

Saat ini pemerintah Bulgaria juga sedang mencari cara untuk meningkatkan pengiriman gas dari Azerbaijan yang diterimanya saat ini.

Seorang analisis dari lembaga think-tank Center for the Study of the Democracy, Martin Vladimirov mengatakan Bulgaria perlu bertindak cepat untuk memastikan keamanan pasokan gas.

“Mengingat ketergantungan berlebihan Bulgaria pada gas Rusia, penghentian impor gas menimbulkan tantangan serius bagi keamanan pasokan ke negara itu. Pemotongan pengiriman ke kelompok konsumen yang tidak penting termasuk industri berat tidak dapat dikesampingkan,” kata Martin Vladimirov.

Vladimirov menambahkan, Bulgaria harus segera memulai pembicaraan kerjasama dengan Yunani dan pemasok LNG alternatif lainnya, seperti Qatar, Aljazair dan Amerika Serikat untuk memastikan kebutuhan gas negara dan mengupayakan peningkatan impor gas dari Azerbaijan.

Polandia Bekukan Puluhan Aset Perusahaan Asal Rusia Mulai Gazprom Hingga Produsen Pupuk Akron

Pemerintah Polandia pada Selasa (26/4/2022) resmi menjatuhkan sanksi tambahan kepada Putin dengan membekukan 50 oligarki dan perusahaan asal Rusia.

Upaya ini dilakukan Polandia sebagai bentuk kecaman atas meningkatnya invasi yang dilakukan tentara Rusia atas Ukraina, hingga membuat kota Kremenchuk yang berada di Provinsi Poltava porak poranda pada Minggu (24/4/2022).

Keseriusan Polandia menghukum Rusia juga ditunjukkan dengan hadirnya undang-undang yang memungkinkan pemerintah Polandia untuk membekukan aset entitas Rusia yang berada di wilayahnya.