Dari sisi masyarakat, ada upaya substitusi bahan pokok yang mungkin bisa diperoleh di
dalam negeri. Masyarakat juga harus lebih cermat dalam mengatur kebutuhan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan fundamental perekonomian
Indonesia cukup kuat seiring terkendalinya Covid-19.

Dia mengakui ketidakpastian ekonomi global berpengaruh terhadap Indonesia, tapi tidak akan terlalu besar.

Keyakinan Edy berdasarkan beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekonomi Indonesia pada kuartal I/2022 tumbuh 5,01 % (YoY), selisih sedikit dari posisi kuartal IV/2021 sebesar 5,02 % (YoY).

Indikator lainnya adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 6,22 % pada
Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022.

Menurut Edy, pemerintah terus berusaha mengerek pertumbuhan ekonomi dengan melakukan akselerasi dan perluasan vaksinasi, serta pembukaan sektor-sektor potensial.

Pemberian bantuan sosial menjadi salah satu upaya dalam menjaga daya beli masyarakat.

Perbaiki Tata Niaga

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menilai, saat ini pemerintah belum memiliki tata niaga pangan yang jelas, terkhusus pada sembilan komoditas pangan pokok.

“Selain itu pemerintah juga tidak punya road map terkait pangan dalam negeri. Fakta yang sering dijumpai, selalu kondisi yang dinyatakan pemerintah dengan yang dilapangan tidak pernah sama,” kata dia.

Tidak hanya itu dia menambahkan, antara kementerian dan lembaga terkait, sering didapati beberapa data yang tidak sama dan inkonsisten.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Hari Ini 2 Juni 2022 di Alfamart dan Indomaret: SunCo, Bimoli, Tropical, Sovia

Misalnya saja, data ketersediaan bahan pokok di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangaatau Badan Pangan Nasional yang kerap kali datanya tidak sama.

Menurut dia, pemerintah juga belum dapat menguasai distribusi dari hulu ke hilir terkait
masalah pangan. Sehingga pemerintah tidak pernah memiliki data yang akurat terkait pangan.

“Seharusnya ada satu Kementerian atau lembaga yang memang fokus mengatur data pangan dalam negeri.

Bagaimana produksinya, dan berapa banyak komoditas pangan yang tersalur, lalu kebutuhan pangan di masing masing daerah, jadi agar jelas,” tambahnya.

Maka dengan begitu pemerintah akan lebih mudah menstabilkan harga komoditas pangan. Karena memiliki data yang terkoneksi mulai dari jumlah komoditas pangan yang terproduksi atau terserap pascapanen, lalu kebutuhan pangan per daerah serta proses pendistribusiannya.(Tribun Network/kps/ktn/wly)