Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sri Lanka bangkrut akibat krisis ekonomi. Mutiara dari Samudera Hindia itu, gagal membayar utang luar negeri (ULN) yang mencapai 51 miliar dolar AS atau Rp 757,2 triliun (kurs Rp14.847 per dolar AS).

Krisis ekonomi di Sri Lanka disebabkan sejumlah hal.

Termasuk di antaranya, faktor krisis global yang melanda negara ini selama lebih dari 2 tahun hingga kebijakan dari Pemerintah Sri Lanka soal pelarangan penggunaan pupuk kimia. Berikut sederetan fakta penyebab Sri Lanka bangkrut:

Baca juga: Sri Lanka Keluarkan Edaran Pejabat Publik Kerja di Luar Negeri Wajib Setor 100 Dolar AS Per Bulan

1. Utang Luar Negeri Membengkak

Per April 2022, Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) mengumumkan gagal bayar 51 miliar dolar AS terhadap utang luar negeri. Kepala CBSL Nandalal Weerasinghe menerangkan, pihaknya kehilangan kemampuan untuk membayar.

"Kami harus fokus untuk mengimpor kebutuhan pokok. Bukan membayar utang luar negeri. Kita sudah sampai di titik membayar utang menjadi sangat menantang dan tidak mungkin," ujarnya dikutip dari Reuters.

Satu di antara negara yang meminjamkan uang ke Sri Lanka adalah China. Negeri itu merupakan salah satu kreditur terbesar Sri Lanka. Pemerintah meminjam Beijing untuk sejumlah infrastruktur proyek sejak 2005, melalui skema Belt and Road (BRI). Total utang Sri Lanka ke China mencapai 8 miliar dolar AS.

Utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun sebagian proyek tak memberi manfaat ekonomi bagi Sri Lanka.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

2. Kehilangan Pendapatan di Sektor Pariwisata

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan krisis ekonomi yang terjadi di negaranya dipicu oleh utang luar negeri Sri Lanka yang cukup besar.

Dari situs AP disebutkan bangkrutnya Sri Lanka juga dipicu kondisi ekonomi negara yang kandas karena kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemi covid-19.

"Turis yang datang selama pandemi berkurang dari 2,3 juta orang menjadi 0,2 juta orang," tuturnya.

3. Krisis Bahan Bakar