TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 520 triliun subsidi dan kompensasi energi yang disalurkan lewat bahan bakar minyak jenis Pertalite, LPG dan tarif listrik, agar tidak  naik di tengah gejolak harga komoditas di pasar global.

Namun sayangnya, alokasi anggaran subsidi tersebut kebanyakan dinikmati oleh orang-orang kaya.

Semula, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun dana subsidi dan kompensasi energi untuk tahun 2022.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi subsidi tersebut justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, tapi dinikmati oleh masyarakat golongan kaya, sehingga penyaluran subsidi di nilai tidak tepat sasaran.

"Memang diberikan kepada barang melalui harga barang apakah itu listrik, BBM, apakah LPG, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi," ujar Sri Mulyani Indrawati kepada media usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sisang 2021-2022, Kamis (30/6/2022).

Dia menilai ada risiko dari penerapan subsidi terhadap barang. Adapun risikonya adalah adanya penyaluran subsidi yang tidak tepat, di mana banyak golongan kaya yang malah menikmatinya.

Baca juga: Subsidi BBM Dinikmati 60 % Orang Kaya. Pertamina Upayakan Mekanisme Pendaftaran

"Jadi, memang kalau menggunakan subdisi barang, risikonya adalah yang mengkonsumsi barangnya itu lah yang menikmati subsidi. Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," kata Menkeu.

"Sebetulnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya dengan subsidi mencapai Rp 520 triliun, justru akhirnya yang banyak menikmati adalah kelompok yang kaya," jelasnya.

Baca juga: Pertamina: 60 Persen Masyarakat yang menggunakan BBM Subsidi dari Kalangan Orang Kaya

Mengingat saat ini Indonesia sedang menghadapi kenaikan inflasi yang terus membayangi, sehingga Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Dia mengkhawatirkan ada kenaikan inflasi secara keseluruhan akan menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.

Baca juga: Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran Dinilai Bisa Tekan Beban Negara

"Karena kalau harga naik terus pasti ada limit dan untuk bagaimana menciptakan keadilan masyarakat. Pemerintah akan melakukan perhitungan dan persiapan-persiapan sehingga makin memperbaiki kualitas dan kebijakannya," tandasnya.

Laporan Reporter: Dendi Siswanto | Sumber: Kontan