TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji atau LPG nonsubsidi sebesar Rp2.000 per kg mulai Minggu (10/7). Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) berharap tidak ada perpindahan pengguna elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg atau gas melon.

Ketua Mukroni menerangkan, para pedagang warteg lebih banyak menggunakan elpiji 3 kg. Sehingga, tidak akan terlalu berdampak terhadap kenaikan harga elpiji nonsubsidi. Namun, ditakutkan Mukroni, para pengguna elpiji 12 kg akan beralih ke elpiji 3 kg.

"Yang kami tidak harapkan ada migrasi pengguna gas 12 kg ke 3 kg melon karena ada perbedaan harga yang banyak," ujar Mukroni saat dihubungi Tribun, Senin (11/7/2022).

Menurut Mukroni, jika terjadi perpindahan pengguna, akan mempengaruhi ketersediaan elpiji 3 kg yang sangat dibutuhkan pedagang warteg.

Karenanya, dia berharap pemerintah memantau kesediaan gas melon untuk usaha kecil termasuk warteg.

"Yang jumlah outlet atau gerai di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kurang lebih 50 ribu gerai. Artinya di masa daya beli belum meningkat, pemerintah malah menambah beban dengan adanya kelangkaan stok gas 3 kg," kata Mukroni.

Kowantara juga mengimbau warteg modern yang menjamur untuk memakai gas 12 kg. Sebab, ucap Mukroni, warteg modern sudah masuk kluster usaha kuliner menengah.

Baca juga: Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi Naik, Anggota DPR: Daya Beli Belum Pulih, Bakal Dongkrak Inflasi

"Pemiliknya juga bukan lagi orang Tegal, Brebes, Pantura, yang memang mata pencaharian di warteg," tutur Mukroni.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan pihaknya sengaja menaikkan harga elpiji nonsubsidi karena kenaikan harga gas semakin tinggi saat ini.

Ia mengatakan harga elpiji berdasarkan Contract Price Aramco (CPA) tembus US$725 per metrik ton pada Juni 2022. Angka itu naik 13 persen dibandingkan dengan harga rata-rata sepanjang 2021.

Baca juga: Naik Sejak 10 Juli 2022, Ini Daftar Harga Elpiji Non Subsidi Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kg dan Bright Gas 5,5 kg, menambah beban pelaku UMKM di sektor makanan serta minuman.

Anggota Dewan Pertimbangan Apindo Nina Nursinah mengatakan, saat ini pelaku UMKM sedang berusaha bangkit setelah dua tahun tertekan pandemi Covid-19.

"Mereka lagi berusaha bagaimana bisa bangkit lagi. Kenaikan harga elpiji ini momentumnya kurang pas, seberapa pun kenaikan itu jadi beban UMKM di sektor makanan dan minuman," ucap Nina.

Ia menjelaskan, berbicara sektor makanan dan minuman tidak hanya satu maupun dua komponen saja, tetapi banyak komponen seperti sejumlah bahan baku yang saat ini harganya melonjak.

Baca juga: Kenaikan Harga Elpiji Nonsubsidi Jadi Beban Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman

"Sekarang minyak goreng naik, bumbu-bumbu semua naik ditambah harga gas yang naik. Sehingga sektor makanan dan minuman ini perlu dukungan banget dari pemerintah," katanya.

Adapun dukungan tersebut, kata Nina, bisa berupa subsidi terkait harga-harga bahan baku yang dibutuhkan sektor makanan dan minuman agar mereka tetap bisa bertahan.

"Pemerintah harus memberikan subsidi atau bantuan lain agar mereka bebannya berkurang. Kasian mereka modalnya sudah habis tertekan pandemi kemarin," tutur Nina.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan ia tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan elpiji nonsubsidi di tengah naiknya harga barang-barang pokok di masyarakat.

"Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19, tentu hal ini akan memberatkan mereka," ucap Mulyanto.

Politikus PKS ini memahami tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina atas kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia pada saat ini, namun besaran kenaikan harga BBM maupun dan elpiji nonsubsidi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Untuk usaha mikro dan kecil, tetap harus terbuka aksesibilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," ucapnya.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan migrasi dari gas elpiji 12 kg ke gas elpiji 3kg alias gas melon.

“Kita tetap mengimbau agar pengguna Elpiji Nonsubsidi tidak berpindah ke Elpiji subsidi,” kata Irto.

Melihat cukup rentannya masyarakat beralih ke elpiji ukuran 3 kg, Irto mengatakan ada wacana untuk meregulasi aturan pembelian gas dengan aplikasi MyPertamina. Saat ini pihaknya tengah dalam pengembangan sistem untuk aplikasi MyPertamina.

“Masih pengembangan sistem ya. Tentunya ini perlu dikoordinasikan juga dengan stakeholder terkait,” tegas Irto.(Tribun Network/nis/sen/kps/wly)