"Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih putrinya pada pilkada mendatang, tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan," kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022). Menurut Kamhar, langkah Zulhas tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas," ujar dia.

Pembelaan PAN

Meski panen kritik, PAN bergeming dan tidak merasa bersalah. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maula menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara pasar murah sedianya mewakili partai, bukan pemerintah.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Viva mengakui, Minyakita merupakan program Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendorong pengusaha-pengusaha minyak goreng memenuhi permintaan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) akan minyak.

Namun, dia membantah bahwa minyak goreng murah itu digunakan partainya untuk kepentingan politik. Menurut Viva, PAN lebih dulu membeli minyak goreng kemasan Minyakita sebelum dibagikan ke warga Lampung dalam acara pasar murah.

"Minyak curah kemasan itu beli, tidak gratis. Dan dibagikan oleh Futri di daerah pemilihannya. Hal ini tentu sikap yang baik karena dapat memberi manfaat bagi ibu-ibu di dapilnya," tuturnya.

Belakangan, hal senada juga disampaikan Zulhas. Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu berdalih, dirinya membagi-bagikan Minyakita gratis bukan sebagai Menteri Perdagangan, melainkan Ketua Umum PAN.

"Kemarin itu hari Sabtu, kan acaranya jelas. Bukan baru di partai politik, saya kan ketua umum partai duluan, jadi menterinya belakangan. Sudah bertahun-tahun ada PANsar murah, makanya di Sabtu hari libur," kata Zulhas dalam konferensi pers dan sosialisasi Indonesia Retail Summit, Kamis (14/7/2022).

Menurut Zulhas, kegiatan serupa sedianya biasa digelar. Namun, kata dia, dalam berpolitik pro dan kontra sulit dihindari.

"Cuma ada satu yang nyelonong kan, itu biasa jadi menteri ada yang pro dan kontra politik juga. Saya harus membatasi diri diminta teman-teman untuk membaca pidato yang sudah tertulis," katanya.

Konsekuensi Jokowi

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, kegaduhan yang ditimbulkan Zulhas merupakan konsekuensi Jokowi memilih menteri dari kalangan elite politik.