Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memberlakukan aturan baru mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi.

Dalam aturan baru ini, yang diwajibkan menjalankan kegiatan tersebut adalah jajaran direksi, jajaran komisaris, hingga pegawai tiga tingkat di bawah direksi.

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto mengatakan dengan aturan baru ini, Pupuk Indonesia terus mengupayakan keterbukaan informasi atau transparansi dengan memperluas kewajiban pelaporan LHKPN.

Baca juga: Mentan SYL Ajak Petani Perbanyak Penggunaan Pupuk Organik, Ini Alasannya

“Korupsi merupakan musuh besar dan kejahatan luar biasa yang memerlukan pencegahan dan penanganan Bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia,” katanya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Antikorupsi di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta, dikutip Rabu (3/8/2022).

Nugroho menjelaskan Pupuk Indonesia Grup secara konsisten berperan aktif dalam upaya mencegah dan melawan korupsi khususnya di lingkungan BUMN.

Pupuk Indonesia komitmen menerapkan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang mana sesuai dengan amanat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

“Melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini, Pupuk Indonesia berusaha dapat menguatkan budaya integritas dalam upaya pencegahan korupsi di perusahaan dan mampu menciptakan dunia usaha yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkap Nugroho.

Baca juga: Filipina Pertimbangkan Kesepakatan Impor Pupuk dengan China dan Rusia

Pupuk Indonesia Grup juga berharap ke depannya KPK senantiasa menjalin sinergi dan koordinasi dalam upaya pencegahan-pencegahan korupsi di lingkungan BUMN melalui penguatan budaya integritas.

Sementara Komisaris Utama Pupuk Indonesia Darmin Nasution juga menyampaikan pentingnya kegiatan bimtek ini dalam meningkatkan integritas seluruh jajaran di Pupuk Indonesia Grup.

“Kita semua perlu dan sangat berkepentingan untuk selalu diingatkan, untuk selalu menghidupkan, dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Sehingga perusahaan dimana kita bekerja menjadi berkah bagi rakyat dan jangan sampai kita menjadi bagian dari persoalan (korupsi) itu sendiri," pesan Darmin.