Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Eka Puspitawati berpendapat, pemerintah perlu memastikan kesediaan barang dan memperhatikan efek psikologis masyarakat.

Hal itu menurutnya, sebagai kunci mengendalikan inflasi agar tidak menjadi anomali bagi masyarakat.

“Kunci biar terkendali, selain usaha yang dilakukan pemerintah. Usaha riil yang dilakukan misalnya Operasi Pasar, bagaimana cara agar suplai pangan dan energi tetap ada untuk menghindari inflasi yang lebih tinggi maka pemerintah harus bisa menenangkan psikologi masyarakat,” ungkap Eka di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Ada istilah, expected inflation atau inflasi yang didorong dari ekspektasi berlebihan atau merasa ketakutan.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenperin Apresiasi Industri Tekstil yang Bertahan di Masa Pandemi

Jika terjadi ketakutan di masyarakat, maka harga akan lebih cepat naik.

Namun menurut dia, ketakutan ini lebih banyak dirasakan oleh pihak swasta.

“Masyarakat secara umum konsumsi lebih banyak dipenuhi dalam negeri. Yang barang impor yang terdistruksi besar besaran atas goncangan internasional. Kalau dari masyarakat belum banyak kena imbas, asal tidak di blow up. Kalau dari pengusaha khawatir itu pengaruhnya ke masyarakat,“ jelas Eka.

Dalam beberapa bulan ke depan, dengan adanya pembatasan impor, sejumlah pengusaha pasti kesulitan mendapat bahan baku.

Hal ini akan membawa dampak pada bisnis mereka.

Meski begitu, Eka percaya inflasi secara keseluruhan masih akan tetap terkendali karena pergerakan masyarakat.

“Dorongan inflasi yang masih disokong oleh tarikan demand, bahwa masyarakat masih beraktivitas, masih berproduksi, melakukan investasi, masih bisa terjaga. Karena inflasi di satu sisi, mengkhawatirkan jika tidak terkendali, tetapi inflasi dibutuhkan untuk mendorong sisi produksi,” tutur Eka.

Inflasi pangan terasa betul pada masyarakat kecil sehingga tugas pemerintah untuk mengendalikan harga, menurunkan inflasi sampai ke ambang batas wajar tadi.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan berkomitmen dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional.

Baca juga: UMKM Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Periode Pandemi Covid-19

“Jadi menurunkan 10,47 persen menjadi enam atau bahkan lima persen betul-betul dampak sosialnya sangat besar untuk mensejahterakan rakyat,” kata Perry kemarin.

Pada bulan Juli 2022, Inflasi pangan bulanan mencapai angka 10.45 persen dari batas wajar yaitu antara 5-6 persen.

Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP).

Salah satu inisiasinya adalah menggelar Operasi Pasar (OP).

“Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur bisa turun. Dan harga minyak goreng yang sudah turun, tidak naik lagi,” jelas Perry.