TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta, Pertamina membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi tahun 2022. 

Sebab, dia mengaku heran beberapa minggu belakangan masyarakat melaporkan banyak SPBU yang tidak dapat melayani pembelian BBM bersubsidi dengan alasan habis. 

Padahal, kuota Pertalite untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23,05 juta kiloliter.

Sedangkan kuota solar tahun 2022 adalah sebesar 15 juta kiloliter.  

Karena itu Mulyanto minta Pertamina menjelaskan secara gamblang kepada DPR kondisi cadangan BBM bersubsidi yang sebenarnya.

Jangan sampai masyarakat berspekulasi macam-macam sehingga menimbulkan gejolak yang mengkhawatirkan. 

"Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM," kata Mulyanto, dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/8/2022).

"Karena itu DPR merasa perlu mendengar penjelasan resmi Pertamina terkait cadangan BBM bersubsidi tersebut," lanjutnya. 

Mulyanto meminta Pertamina tidak mengambil tindakan sepihak dengan melakukan pembatasan cadangan operasional di masing-masing SPBU secara diam-diam.

Sehingga ujung-ujungnya menimbulkan antrean kendaraan pelanggan BBM.

Apalagi setelah adanya kenaikan harga BBM non subsidi jenis Dexlite, diperkirakan tidak sedikit pelanggan yang bermigrasi dari BBM non subsidi ini ke BBM subsidi jenis solar.  

Setelah sebelumnya juga terjadi migrasi pelanggan Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite, karena kenaikan harga Pertamax tersebut.

"Kalau ini terjadi, maka akan menambah kebisingan ruang publik di saat menjelang tahun politik seperti sekarang ini," ucap Mulyanto.

Baca juga: Ekonom Sarankan Pertalite Hanya untuk Motor dan Angkutan Umum

Di sisi lain, Mulyanto minta pemerintah mengkalkulasi secara matang kebutuhan BBM bersubsidi di tahun 2022, baik solar maupun Pertalite.