Menteri Airlangga Bandingkan Harga Keekonomian BBM Dengan yang Dijual SPBU Pertamina
Ia mencontohkan, dua jenis BBM yang harganya masih lebih rendah dari nilai keekonomiannya ialah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92).
Editor: Hendra Gunawan
Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran subsisi energi mencapai Rp 502 triliun pada 2022.
"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini," ujarnya.
Dia melanjutkan, anggaran besar untuk subsidi energi diberikan pemerintah agar harga energi di dalam negeri tetap terjangkau masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.
Baca juga: Dibandingkan Naikkan Harga Pertalite Rp10.000, Pemerintah Disarankan Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Pada saat bersamaan, pemerintah juga berupaya menjaga harga energi agar inflasi dapat ditekan di kisaran 4,9 persen.
"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ucap Jokowi.
Terancam Jebol
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya potensi anggaran subsidi energi jebol, atau lebih dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2022.
Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pagu anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502,4 triliun.
"Kami melihat dengan volume yang cukup besar, ini (anggaran subsidi energi) bisa mungkin terlewati," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (16/8/2022).
Sebagaimana diketahui, belanja subsidi energi mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini, seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia.
Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 telah diubah menjadi 100 dollar AS per barrel, dari semula hanya 63 dollar AS per barrel.
Tingginya subsidi komoditas energi juga menjadi salah satu alasan utama proyeksi anggaran belanja pada tahun ini membengkak, menjadi Rp 3.169,1 triliun.
Baca juga: Harga Pertalite Jauh Dari Harga Keekonomian, Pengamat Sebut Penyesuaian Harga Bisa Dipertimbangkan
Padahal, tanpa adanya lonjakan subsidi energi, target belanja negara sebenarnya hanya mencapai Rp 2.714,1 triliun.
Pengkajian Kenaikan Harga Pertalite
