TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masih bergulir, namun hingga saat ini pemerintah belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

Kabarnya, kenaikan BBM Bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga mencapai 40 persen. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno sperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (26/8/2022).

Eddy Soeparno mengatakan, informasi itu diperolehnya dalam rapat tertutup DPR dengan Pertamina awal pekan ini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Terhadap Dampak Rencana Kenaikan BBM

Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 dari anggaran awalnya menjadi Rp 502 triliun (US$ 33,90 miliar), sekitar 16 persen dari total rencana pengeluaran di tengah kenaikan harga minyak global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah mengatakan lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk subsidi tahun ini jika harga bahan bakar tidak dinaikkan.

Opsi Pertamina adalah menaikkan harga bensin beroktan 90 menjadi Rp 10.000 (67,5 sen AS) per liter dari Rp 7.650 per liter; bensin beroktan 92 menjadi Rp 16.000 per liter dari Rp 12.500; dan solar menjadi Rp 7.200 per liter dari Rp 5.150, kata Eddy dalam wawancara, Jumat.

Pertamina juga mendukung penerapan beberapa pembatasan penjualan seperti melarang kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari pembelian bahan bakar bersubsidi, katanya.

"Kami melihat ini (menaikkan harga dan membatasi penjualan) paling tidak merugikan masyarakat," kata Eddy.

Kenaikan harga diperkirakan menambah sekitar 1,9 persen poin pada tingkat inflasi 2022, kata Eddy.

Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen pada bulan Juli, tertinggi dalam tujuh tahun, bertahan jauh di bawah tingkat yang terlihat di negara-negara yang lebih maju sebagian besar karena subsidi bahan bakarnya.

Baca juga: Menkeu Minta Skema Dana Pensiunan PNS Diubah Karena Bebani Keuangan Negara

Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengkonfirmasi rincian dari pertemuan Pertamina dalam sebuah wawancara telepon.

"Kami berupaya menjaga inflasi pada 7 persen hingga akhir tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa pemberian uang tunai akan diberikan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli masyarakat miskin Indonesia.

Irto Ginting, sekretaris perusahaan unit distribusi ritel Pertamina, menolak berkomentar tentang kenaikan harga yang diusulkan, tetapi mencatat bahwa keputusan penetapan harga ada di tangan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan awal pekan ini bahwa dia akan menyampaikan semua opsi kebijakan minggu ini kepada Jokowi.