Kedua, lanjut Sri Mulyani, tetap menjaga APBN sebagai shock absorber, artinya subsidi itu tidak akan dicabut tapi penyesuaian perlu dipertimbangkan di dalam kerangka untuk memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat.

"APBN harus tetap dijaga supaya tetap bisa menghadapi 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian masih akan tinggi," ucapnya.

Ketiga, semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus berkontribusi lebih banyak dibandingkan masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah dorong konsumsi Pertalite-Solar tepat sasaran

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, atau tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

"Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil."

"Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Dampak Rencana Kenaikan BBM

Diberitakan Tribunnews.com, pemerintah disebut akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

Namun, pihak Pertamina mengatakan, saat ini harga BBM Subsidi, khususnya Pertalite masih sesuai yang ditentukan pemerintah.

Merespons kabar kenaikan BBM, Sekjen DPP Generasi Muda Pembaharu (Gempar) Indonesia, Petrus Sihombing, menilai rencana kenaikan harga BBM nantinya sudah pasti berdampak pada perekonomian masyarakat.