Pemerintah Harus Pastikan BBM Bersubsidi Hanya untuk Rakyat Miskin dan Sektor Usaha Kecil
Praktisi Bisnis Erlan Primansyah mendorong pemerintah menjamin bantuan berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi Bisnis Erlan Primansyah mendorong pemerintah menjamin bantuan berupa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran.
Terutama, kata Erlan, bantuan itu menyasar bagi rakyat miskin dan pengusaha yang ada di daerah. Termasuk, menyasar kepada para petani dan kelompok ekonomi sulit.
Hal itu yang disampaikan oleh Erlan Primansyah dalam diskusi 'Pengalihan Subsidi BBM dan Energi Pada Sektor Produktif: Langkah Indonesia Kuat Menghadapi Krisis Energi, Pangan, dan Kesehatan Global' di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
"Subsidi ini dialihkan ke sektor produksi dan terutama sektor petani juga untuk masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi, itu sangat penting diberikan subsidi," kata Erlan.
Erlan juga menyebut, bagi para pengusaha untuk BBM jenis Pertalite tidak begitu berdampak.
Pasalnya, banyak pengusaha yang masih menggunakan BBM jenis Solar untuk distribusi barang. Dimana, menggunakan kendaraan truk di jalur darat.
Apalagi, kata Erlan, para petani sangat membutuhkan jenis bahan bakar solar untuk distribusi hasil panen mereka.
"Distribusikan hasil pertanian, mereka yang operasikan tenaga panen itu yang dibutuhkan dan disubsidi. Kalau Pertalite memang dipakai petani paling untuk motor atau mobil, tapi kalau kita bicara solar petani sangat membutuhkan," terang Erlan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Kesatria Muda Republika (KMR) Iwan Bento juga meminta pemerintah untuk mengawal ketersediaan komoditas pangan dan energi di tengah isu kenaikan harga BBM.
Ia khawatir, harga-harga kebutuhan pokok akan naik. Namun stok di masyarakat langka.
Iwan pun contohnya bagaimana kelangkaan minyak goreng beberapa bulan lalu.
Baca juga: Kemensos: BLT BBM Disalurkan Pemerintah untuk Melindungi Daya Beli Masyarakat
"Jangan sampai minyak goreng hilang, disini Pemerintah harus kaji saya secara pribadi meminta Kemendag dan Satgas Pangan untuk mengawasi jangan sampai BLT turun, lalu daya beli masyarakat hilang," ucapnya.
"Ini harus dikawal jangan sampai ada sekelompok orang mainkan komoditas pangan saat negara krisis," tegas Iwan.
Sementara, menanggapi adanya isu kenaikan harga BBM, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendata dan menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.
Staf Khusus Mensos RI Faozan Amar menjelaskan, maksud dari pemberian bantuan sendiri selain membantu warga juga membantu dalam hal menekan pengeluaran melalui jenis-jenis baku.
Salah satu pendekatan untuk atasai kemisikinan dengan menekan pengeluaran dengan 8 bansos, diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),Program Keluarga Harapan (PKH), Pedagang kaki lima (PKL) hingga subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.
Baca juga: Jokowi Jawab soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Sebut Masih dalam Proses Dihitung
"Salah satu pendekatan untuk atasi kemisikinan dengan menekan pengeluaran melalui beberapa jenis bansos," kata Faozan Amar.