TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Achmad mengkritik kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar ke masyarakat seperti diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Achmad menilai kebijakan menaikkan harga BBM akan memantik persoalan baru di tengah kesulitan masyarakat untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

"Kebijakan pemerintah Jokowi sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan distrust masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah," kata Achmad dalam keterangan resminya, Minggu, 4 September 2022.

Dia berpendapat, kenaikan harga BBM ini akan berdampak ke banyak sektor ekonomi  masyarakat yang akan diikuti pula oleh naiknya seluruh harga barang pokok.

Sedangkan pendapatan masyarakat tetap sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan.

"Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Ini rakyat akan lebih terpuruk lagi," ucapnya.

Achmad menyebut, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu itu menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa bekerja maksimal.

"Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Baca juga: Harga BBM Naik, 16 Juta Pekerja Dapat BLT Subsidi, Keluarga Miskin Dapat Alokasi Rp12,4 Triliun

Dia juga menyoroti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Menurutnya hal tersebut tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata.

Seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.

"Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya," ungkapnya.

Untuk itu, legislator dapil Riau I itu mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara dengan baik.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Pecah di Sejumlah Daerah, Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Besar-besaran

"Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja," tegas politisi Demokrat itu.

Achmad mengatakan, tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop subsidi BBM hanya karena tiap tahun angkanya bertambah. Seharusnya pemerintah membenahi regulasi agar bisa dikendalikan agar tidak ada perlakuan yang berbeda.