Ekonomi Maritim Jadi Salah Satu Alternatif untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Survei dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia tersebut punya tiga kesimpulan penting.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terbarunya bertema “Prospek Ekonomi Maritim Pasca-Pandemi dan Suara Nelayan Indonesia”.
Survei dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia tersebut punya tiga kesimpulan penting.
“Setidaknya ada tiga analisis kesimpulan dalam temuan survei nasional ini, yakni analisis perspektif ekonomi, perspektif kerakyatan/keumatan, dan perspektif politik,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, dalam rilis hasil surveinya, Rabu (7/9/2022).
Baca juga: Digitalisasi Dinilai Kunci untuk Memperkuat Bisnis, Sekaligus Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam analisis kesimpulan survei tersebut dijelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi, publik berpendapat (75,7 persen) bahwa ekonomi maritim (kelautan dan perikanan) jadi salah satu alternatif untuk mempercepat memulihkan perekonomian nasional pasca-pandemi.
Dan masalah regulasi, hukum, dan kebijakan pemerintah (31,8%) merupakan persoalan yang paling menghambat Indonesia dalam pengembangkan sektor maritim, disusul masalah infrastruktur dan teknologi (18,7%), masalah struktur dan kelembagaan (16,4%), dan masalah mindset dan kultur Indonesia (11,3%).
“Tak hanya itu, sektor kelautan dan perikanan (16,7%) juga merupakan salah satu sektor yang paling penting dikelola dengan serius jika Indonesia ingin jadi negara ekonomi terbesar di dunia,” jelas Ali Rif’an.
Selain itu, dalam perspektif kerakyatan atau keumatan, harus diakui bahwa sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional, kalangan nelayan (orang yang tinggal di pesisir) masih kurang mendapat perhatian.
Belum kuatnya akses nelayan terhadap sumber permodalan (30,4%) merupakan kendala utama nelayan saat ini, disusul masih gaptek teknologi (27,6%), kuota solar subsidi untuk nelayan kurang memadai (14,7%), konflik antar-nelayan terkait alat tangkap tangan dan jalur penangkapan (12,9%).
Adapun dalam perspektif politik, warga pesisir merupakan kelompok strategis (baik dari sisi kuantitas maupun kualitas).
Dari sisi kuantitas, menurut data survei bahwa secara nasional warga pesisir (atau yang punya aktivitas berhubungan dengan kelautan dan perikanan) ada 34,4% atau sekitar 68,8 juta penduduk jika diasumsikan penduduk usia 17 tahun ke atas sekitar 200 juta jiwa.
Baca juga: Mengoptimalkan Pembinaan Potensi Maritim Melalui Kegiatan Penanaman Mangrove Nasional
“Sementara dari sisi kualitas, sektor kelautan dan perikanan merupakan menyangga ekonomi nasional, bahkan jadi salah satu alternatif untuk mempercepat memulihkan perekonomian nasional pasca-pandemi. Sehingga para calon pemimpin Indonesia ke depan perlu melirik kelompok ini. Termasuk persoalan kesejahteraan para nelayan perlu diperhatikan,” ujar Ali Rif’an.
Sebagai informasi, survei ini menggunakan metode penarikan sampel Multistage Random Sampling.
Jumlah responden 1.200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan pada 14-20 Agustus 2022.