Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ikut memengaruhi pengguna dan operator transportasi publik.

Banyak operator transportasi publik langsung menaikkan tarif dan mengurangi jam layanan transportasi publik karena tidak adanya jaminan dari pemerintah.

Melihat hal ini, empat organisasi yang terdiri dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan empat rekomendasi terkait kenaikan harga BBM dan kaitannya dengan kebijakan transportasi publik dan energi terbarukan :

1. Realokasi Subsidi BBM

Senior Transport Policy and Development Associate - ITDP Indonesia Etsa Amanda, mengatakan selain mengalihkan subsidi untuk sistem transportasi publik yang sudah ada seperti Transjakarta, Trans Semarang, Batik Solo Trans, pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi massal agar lebih baik.

"Pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi publik baik yang berbasis rel maupun jalan di kota-kota besar agar mobilitas masyarakat dapat terjamin apabila terjadi gejolak harga BBM dunia di masa yang akan datang," tutur Etsa dalam Media Briefing, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Kendaraan Tak Bisa Lewat Akibat Massa Demo Tolak BBM Padati Kawasan Patung Kuda

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan pada 3 September yang lalu, opportunity cost dari subsidi BBM bisa mencapai Rp 500 triliun dalam 1 tahun. Itu kurang lebih setara dengan 500 kilometer jalur MRT.

2. Penyediaan dan Pengembangan Layanan Transportasi Publik yang Merata

Ketua Forum Pembiayaan Transportasi - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia, menjelaskan kenaikan harga BBM pada akhirnya dapat dilihat sebagai sebuah momentum untuk dapat mendesak kota-kota di Indonesia untuk segera menyelenggarakan dan/atau bahkan memperbaiki ketersediaan, layanan dan keterjangkauan transportasi publik dalam kotanya.

"Bila tidak direspon cepat, maka kesempatan ini akan hilang dan warga kota akan mencari cara lain untuk tetap dapat mengakses kendaraan bermotor pribadi, utamanya sepeda motor," ungkapnya.

Kekhawatiran ini didasari oleh adanya tren kenaikan penjualan sepeda motor di tahun 2005 meski telah ada 2 kali kenaikan harga BBM Premium saat itu.

Tren yang serupa juga berulang untuk kasus yang sama di tahun 2008, 2013 dan 2016, dibandingkan dengan tahun 2015, saat ada kenaikan harga BBM.

3. Kebijakan yang Menyokong Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik

Meningkatnya penggunaan transportasi publik secara langsung pun akan meningkatkan efisiensi biaya penyelenggaraan transportasi publik itu sendiri.

Dalam jangka pendek, Pemerintah paling tidak tetap perlu menjaga status quo dari kebijakan terkait push strategy yang telah berjalan agar momentum penyelenggaraan – dan penggunaan – transportasi publik dapat termanfaatkan dengan baik dan mewujudkan sistem transportasi yang memiliki konsumsi energi dan ruang jalan yang lebih efisien, serta ramah lingkungan ke depannya.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Masih Pantau Laju Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Dalam jangka menengah dan panjang, rencana-rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan push strategy lainnya tetap harus dilanjutkan.

4. Percepatan Elektrifikasi Transportasi dan Pengembangan Energi Terbarukan

Dalam jangka panjang, peralihan ke transportasi berbasis listrik energi terbarukan, baik untuk transportasi publik maupun kendaraan pribadi, akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

"Harga listrik dari energi terbarukan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global dibanding bahan bakar minyak, sehingga dapat menekan gejolak serupa di masa depan," terang Clean Fuel Specialist - Institute for Essential Services Reform (IESR) Julius Christian.

Selain itu, sumber energi terbarukan tersedia secara berlimpah di Indonesia, sehingga akan berdampak positif bagi ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan mampu menarik investasi di transportasi berbasis listrik dan energi terbarukan.

"Pemberian insentif untuk kendaraan pribadi berbahan bakar minyak perlu dikurangi, diikuti dengan rencana pelarangan penjualan di jangka panjang," imbuh Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudi.