Ekonom: Asumsi Makro RAPBN 2023 Tidak Realistis Jika Gejolak Kenaikan Harga BBM Berlarut-larut
Menurut, Dosen Perbanas ini ada sejumlah catatan yang harus dituntaskan pemerintah agar asumsi itu dapat terwujud.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
“Kedua project ini sebetulnya perlu dilakukan penghapusan lalu dananya dialihkan untuk subsidi atau belanja sosial,” imbuhnya.
Baca juga: Pakar Nilai Kebijakan Pemerintah Mengalihkan Subsidi BBM Tepat untuk APBN
Inflasi Lebih Tinggi
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, asumsi dasar makro telah dibahas terlebih dahulu di Komisi XI dan disepakati dalam rapat dengan Banggar DPR RI.
Adapun rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu sebagai perwakilan dari pemerintah.
"Hasil keputusan asumsi dasar ekonomi makro di Komisi XI yang dikirimkan kepada Badan Anggaran sebagai acuan kami, dan acuan itu kami terima," ujarnya dalam rapat panja Banggar terkait asumsi dasar RAPBN 2023, Senin (12/9/2022).
Said menyebut pertumbuhan ekonomi tahun depan ditargetkan mencapai 5,3 persen.
Kemudian inflasi lebih tinggi dari perkiraan dalam Nota Keuangan yang sebesar 3,3 persen menjadi 3,6 persen.
Nilai tukar rupiah diperkirakan mencapai Rp 14.800 per dollar AS di 2023, lebih tinggi dari asumsi awal dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 14.750 per dollar AS.
Baca juga: Pengamat Sebut Penyesuaian Harga BBM Bisa Seimbangkan Fungsi Utama APBN
Demikian suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 7,9 persen di tahun depan.
"Apakah (asumsi dasar makro RAPBN 2023) dapat setujui, bapak ibu sekalian?," tanya Said dalam rapat yang disahuti pernyataan 'setuju' para peserta rapat.
"Alhamdulillah, asumsi sementara ini selesai," tutupnya.
