"Saya jujur ya, saya bicara di sini kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas, kenapa?

Ya karena masakan Indonesia beda sama masakan bule, yang pancinya udah seukuran gitu. Apalagi kalo ada hajatan, mana cukup?"

Baca juga: Gerindra Tolak Wacana Konversi Gas 3 Kilogram Jadi Kompor Listrik

"Kalau kompor gas, maaf ya pak kita tahu Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat dan ini tujuannya untuk bagaimana menyelesaikan masalah oper supply listrik, tahu betul tapi mbok ya dipikir ini bener-bener menimbulkan masalah lagi," lanjut Mulan Jameela.

Terakhir, Mulan Jameela menjelaskan jika kompor LPG 3 kg masih dibutuhkan untuk masyarakat.

"Kalau memang ada teknologinya untuk UMKM untuk gerobak-gerobak ya silahkan. Kalo kita bahas sekarang, dalam situasi BBM naik , ini naik, itu naik, masyarakat stres. Saya diprotes masyarakat di kampung," ujar Mulan menambahkan.

Terakhir, Mulan Jameela menegaskan jika kompor listrik dirasa kurang sesuai dengan budaya memasak masyarakat Indonesia.

Korbankan Rakyat

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen.

Baca juga: Pengamat Sebut Program Konversi Elpiji ke Kompor Listrik Sulit Terwujud

Menurutnya, kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan.

"Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP, baik dipakai atau tidak, listrik yang telah dihasilkan," ujar Mulyanto.

Ia pun meminta pemerintah harus menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Selain itu, Mulyanto juga minta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi, serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

"Kalau tidak ada jaminan itu, maka PLN hanya mengorbankan rakyat. Surplus listrik adalah akibat salah perencanaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang keliru, jangan rakyat yang dikorbankan," paparnya.