Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung, meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk lebih mengutamakan dialog dengan masyarakat, terkait permasalahan lahan dan persoalan lainnya di Kabupaten Simalungun dan Pematangsiantar.

Ia menekankan, agar hasil dialog juga dapat diterima kedua belah pihak (PTPN dan masyarakat)

Permasalahan tanah yang terjadi di daerah Bah Jambi, Kabupaten Simalungun serta di Kampung Baru, Kelurahan Gurila, Pematangsiantar menjadi perhatian Martin setelah mendapat laporan dan pengaduan masyarakat.

"Saya meminta Dirut Holding PTPN III (Mohammad Abdul Ghani) untuk menyampaikan ke jajarannya agar mengutamakan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat serta pemangku kebijakan," terang Martin dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).

Baca juga: PTPN Group Perluas Pasar Kopi Indonesia hingga ke Belanda

Terkait masih adanya tindakan dari pihak perkebunan yang mengakibatkan seringnya terjadi konflik dengan masyarakat, Martin meminta hal tersebut tidak boleh kembali terjadi.

"Alat berat dan segala tindakan yang dapat menimbulkan konflik tidak boleh lagi terjadi. Itu saya minta langsung. Dan jajaran (PTPN) yang di bawah juga harus menerapkan hal tersebut . Dan saya akan terus melihat memantau ini," papar Martin.

Menurutnya, dengan adanya dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan semua dapat jelas dan terang.

"PTPN silahkan undang masyarakat, undang pemerintah daerah dan juga BPN. Duduk bersama dan sampaikan semua yang menjadi permasalahan. Sehingga terang dan jelas semua. Kemudian cari solusi terbaik," tegas Martin.

Terkait permasalahan PTPN IV dengan masyarakat Sidamanik, Simalungun yang menolak konversi Teh menjadi Sawit, Martin juga meminta hal yang sama yaitu dialog dan duduk bersama.

"Permasalahan yang ada di Simalungun dan Pematangansiantar, agar semuanya diutamakan dialog. Jangan ada tindakan di bawah yang dapat menimbulkan kegaduhan," pungkas Martin.