Sedangkan target yang ingin dicapai pemerintah ialah sebanyak 30 juta pelaku UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital di 2024.

“Pemerintah akan terus mendorong penciptaan nilai ekonomi baru untuk menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital,” kata Teten dikutip dari laman G20.

“Pemerintah juga mempercepat satu juga UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memprioritaskan produk dalam negeri,” tambah dia.

Hal lain yang tak kalah penting ialah memastikan lokapasar dalam negeri bagi UMKM dapat terlindungi dengan baik.

Karenanya KemenkopUKM menyiapkan strategi dan langkah kebijakan utuh dari hulu ke hilir guna memastikan hal-hal itu terwujud.

Dorongan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital juga dinilai berpotensi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Apalagi diketahui aktivitas UMKM berkontribusi hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Potensi besar itu mesti ditangkap dan dimanfaatkan Indonesia. Oleh sebab itu, inisiatif-inisiatif yang efektif diperlukan untuk mengoptimalisasi potensi tersebut.

“Kami mendukung dan berkolaborasi dengan kementerian lain serta perusahaan-perusahaan BUMN,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.

Kementerian BUMN, imbuhnya, telah melakukan ragam inisiatif untuk mendorong bertumbuhnya UMKM dalam negeri.

Beberapa di antaranya yakni upaya kementerian mendigitalisasi UMKM dan mengintegrasikan solusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Upaya nyata yang juga telah dilakukan Kementerian BUMN ialah langkah penggabungan antara BRI, PNM, dan Pegadaian melalui pembentukkan holding ultramikro.

Melalui langkah itu, pembiayaan maupun pendanaan bagi usaha mikro dapat berjalan jauh lebih baik lagi.

Selain itu, sejak 2020 Kementerian BUMN telah membentuk PaDi (Pasar Digital) UMKM yang dapat membuka jalan bagi pelaku usaha sektor tersebut masuk ke dalam rantai pasok.