Dari PaDi UMKM, kementerian mengajak sejumlah pelaku UMKM terlibat dalam pengadaan di lingkup BUMN.

“Dari pelibatan itu setidaknya nilai transaksi dari vendor-vendor mencapai Rp18 triliun,” terang Tedi.

Peran G20

Mengutip laman Kominfo, transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti culture dan masyarakat.

Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital.

Ekonomi digital adalah salah satu isu yang diusung di Presidensi G20 Indonesia 2022. Pada Selasa (15/3/2022) juga dilakukan peluncuran (kick off) Digital Working Group (DEWG) G20.

Tema besar yang diusung Indonesia di DEWG G20, yakni “Achieving a Resiliant Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainabel Transformation”.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Sherpa Track berharap, Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global.

“Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat.

Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat.

Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.

Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian.

"Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.

Ada tiga agenda utama Presidensi G20 Indonesia, yakni pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi ekonomi berbasis digital dan ketiga, transisi energi dan berkelanjutan.

Airlangga menambahkan, komitmen anggota G20 dalam pembahasan perkembangan teknologi digital termasuk ekonomi digital terwujud dengan meningkatkan forum Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group dalam Presidensi G20 Italia pada 2021.

"Dengan elevasi tersebut, Digital Economy Working Group diberikan mandat untuk melakukan pembahasan ekonomi secara lintas sektor, mewujudkan ekosistem yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan berkelanjutan," kata Airlangga.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi.

Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media social, maupun bisnis.

Airlangga berharap, peluang tersebut dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan internet secara lebih produktif didukung dengan pemerataan akses infrastruktur digital.

“Ini bisa menjadi sebuah terobosan untuk mengantisipasi timbulnya pengangguran karena perubahan proses bisnis sekaligus juga akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tema Besar G20

Pada Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peranan penting untuk melakukan pendalaman soal ekonomi berbasis digital oleh working group dan engagement group yang ada.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengemukakan, sesuai tema yang diusung kementerian di DEWG G20 yakni “Achieving a Resilient Recovery: Working Together For a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation” ada harapan luhur yang ingin dicapai melalui DEWG tersebut.

“Tema di DEWG akan menyuarakan aspirasi untuk membahas isu-isu yang dapat mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Kita semua berharap, kita tidak hanya mampu pulih kembali tetapi juga mampu pulih dengan cepat dari tantangan di masa mendatang,” jelas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo, tema besar tersebut menekankan tiga karakteristik transformasi digital.

Melalui rangkaian acara DEWG, pembahasan diarahkan mencerminkan karakteristik inklusivitas, empowering, dan sustainable.

Pertama, inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat.

Ketiga, sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung sustainable development goals.

Ada beberapa isu soal digitalisasi yang menjadi bahasan di forum G20, yakni Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Menurut Johnny G Plate, melalui topik “Connectivity and Post Covid-19 Recovery”, Indonesia mengajak untuk mengatasi bersama kondisi ketidakseimbangan pada lanskap transformasi digital.

“Membahas isu-isu ekonomi digital untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yang lebih kuat di skala global,” ujarnya.

Sedangkan melalui topik “Digital Skills and Digital Literacy”, Indonesia mengajak negara G20 meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas. Sekaligus memfasilitasi penciptaan ekosistem talenta digital yang inklusif di tatanan multilateral.

“Pada topik ketiga yaitu “Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust”, Indonesia akan memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara, termasuk upaya penerimaan penerapan prinsip lawfullness, fairness, transparency, dan resiprositas,” tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan, menumbuhkan interoperabilitas data dengan membahas tantangan terkait privacy, perlindungan data, keamanan data, dan kekayaan intelektual.

Dari sejumlah kegiatan yang berlangsung maraton, bentunya adalah working group hingga pertemuan tingkat menteri pada 29--30 Agustus 2022 di Bali.

Setelah pertemuan itu, tema ekonomi digital ditutup dengan pertemuan menteri yang bertanggung jawab soal ekonomi digital di Bali mulai 1--2 September 2022.

“Pada pertemuan tersebut, sebagai Menteri Kominfo, saya akan memimpin untuk mencapai kesepakatan tingkat menteri digital terkait hasil perundingan dari rangkaian DEWG di level Senior Officials sebelumnya,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny berharap, pertemuan puncak menteri digital dari negara anggota G20 menghasilkan ministers declaration yang akan mendorong implementasi kebijakan dan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi digital.

(Tribunnews.com/Chrysnha)