Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Mendagri Tito Karnavian Minta Pengendalian Inflasi Jadi Isu Nomor Satu di Pemerintah Daerah

Persoalan kenaikan inflasi bukan hal yang main-main, sebab sudah banyak negara mengalami resesi dan berdampak pada masyarakatnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Mendagri Tito Karnavian Minta Pengendalian Inflasi Jadi Isu Nomor Satu di Pemerintah Daerah
Naufal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia meminta kepala daerah untuk menempatkan penanganan pengendalian inflasi menjadi isu nomor satu di tengah ancaman resesi ekonomi dunia pada tahun depan. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menempatkan penanganan pengendalian inflasi menjadi isu nomor satu di tengah ancaman resesi ekonomi dunia pada tahun depan.

Menurutnya, persoalan kenaikan inflasi bukan hal yang main-main, sebab sudah banyak negara mengalami resesi dan berdampak pada masyarakatnya.

Hal ini dia sampaikan saat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).

Baca juga: BI Kembali Naikkan Suku Bunga 50 Bps Jadi 4,25 Persen Jaga Inflasi Inti

“Naiknya (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional,” kata Tito dalam keterangannya.

Ia menyebut, inflasi merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian seluruh dunia.

Inflasi yang terjadi saat ini, salah satunya sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Berita Rekomendasi

Beberapa negara di dunia mengalaminya, seperti negara Laos sebesar 34 persen, Sri Lanka 69,8 persen, Turki sebesar 83 persen, hingga Lebanon yang inflasinya mencapai 162 persen.

“Nah ini kita (Indonesia) pada posisi yang relatif masih landai 5,95 (persen),” ujarnya.

Mendagri menegaskan, Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus bergerak bersama dalam menghadapi inflasi.

Sebab, besaran inflasi secara nasional merupakan penjumlahan dari angka inflasi yang terjadi seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika Pemda dapat bergerak bersama, maka inflasi secara nasional dapat dikendalikan.

“Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itulah tujuan kita untuk rapat mingguan ini,” tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas