TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal mencuat, seiring kegiatan ekspor untuk produk sepatu dan garmen mengalami penurunan di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

Menanggapi isu PHK massal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi meminta agar perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawan.

Anwar Sanusi meminta agar keputusan PHK menjadi jalan terakhir dan mendorong dilakukannya dialog Bipartit maupun Tripartit.

"PHK itu merupakan jalan akhir. Kemnaker melalui direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), kita melakukan mediasi. Mudah-mudahan jalan terakhir tersebut tidak ditempuh. Ada dialog bipartit, kalau tidak jalan tripartit," ujar Anwar Sanusi.

Dialog sosial untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dalam hubungan industrial biasanya dilakukan secara bipartit, sebelum untuk sampai pada tripartit.

Anwar Sanusi berharap PHK kepada karyawan tidak dilakukan atau menjadi jalan keluar yang paling terakhir.

Sebelumnya, Pengusaha garmen khawatir perang Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) Yan Mei mengingatkan dampak geopolitik ini mengerikan bila ketegangan kedua negara tersebut berlangsung dalam waktu yang lama.

Baca juga: Ekspor Sepatu dan Garmen Tertekan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Minta Pengusaha Tidak Lakukan PHK

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Yan Mei mengatakan di Jawa Barat terdapat 14 kabupaten dan kota yang sudah memberikan data jumlah pengurangan pegawai dan PHK. 

Dari total 124 perusahaan yang beroperasi, ada 64.165 pekerja yang sudah menjadi korban pemangkasan pekerja.

Selain itu, ada 18 perusahaan terpaksa ditutup karena tidak mampu lagi bertahan di tengah situasi sulit tersebut. 

Yan Mei melanjutkan, perusahaan garmen adalah sektor padat karya dengan rata-rata pendidikan tingkat SMP dan kelompok yang paling rentan terhadap PHK.