Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melakukan gebrakan dengan membekukan dan menurun belasan produk yang diduga barang impor dari sistem katalog elektronik di LKPP.

Adapun alasan penurunan produk tersebut karena diantaranya merupakan produk impor, produk yang menetapkan harga tidak wajar, dan tidak memiliki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar.

Hendrar Prihadi menyampaikan hal tersebut dalam Rakor Monev Inpres Nomor 2 tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi dalam rangka menyukseskan Program Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang hari ini, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: LKPP Catat 44 Kasus Korupsi yang Libatkan KPU Rentang Tahun 2014-2022

Hendrar sendiri baru dilantik menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022.

Hendi menegaskan upaya pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri.

“Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang - kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri,” ujar Hendrar Prihadi alias Hendi.

Menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya. “Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi,” ujarnya.

meskipun begitu, dia tidak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum. Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar.

Dia mengungkapkan upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN. “Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25 persen karena mau ada transaksi,” pungkas Hendi.

Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut mengapresiasi upaya LKPP RI dalam peningkatan produk dalam negeri, juga produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Baca juga: Tugas dan Fungsi LKPP, Lembaga yang Kini Dipimpin Hendrar Prihadi

“Laporan yang saya terima dari LKPP adalah sebuah capaian yang bagus, menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat. Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,” ujar Presiden.

Senada dengan Hendi, Presiden Jokowi juga meminta agar penggunaan produk - produk impor harus semakin kecil, atau bahkan dihilangkan. “Untuk itu perlu terus adanya terobosan - terobosan, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” tekannya.

Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKPP ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.