TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker pada tahun depan untuk mendukung pemanfaatan energi bersih.

Program itu dinamakan Bantuan Penanak Nasi Listrik (BNPL). Diharapkan dengan program tersebut dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita atau e-cooking dan penghematan biaya memasak.

Subkoordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha Ketagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Edy Pratiknyo menjelaskan, sebanyak 680 ribu unit rice cooker akan dibagikan ke masyarakat pada tahun 2023.

Baca juga: Soal Program Rice Cooker Gratis, Kementerian ESDM Sebut Tinggal Tunggu Dana dari Menteri Keuangan 

Adapun, tujuan pemberian rice cooker untuk mendukung pemanfaatan energi bersih dan menghemat biaya memasak bagi masyarakat.

"Penanak nasi tersebut akan diberikan kepada kelompok penerima manfaat atau KPM, yang tentu datanya mengacu pada Kementerian Sosial, paket program ini akan diberikan sekitar Rp 500 ribu per masyarakat," ujarnya, Jumat (25/11/2022).

Ia menyampaikan, dalam kajian yang telah dilakukan, menanak nasi dengan menggunakan rice cooker lebih murah dibanding dengan gas LPG.

Edy menjelaskan, menanak nasi dengan sumber LPG 3 kg akan memakan biaya Rp 16.800 pers bulan. Sedangkan, biaya menanak nasi dengan rice cooker hanya sebesar Rp 10.396 per bulan.

"Konsumsi energi menanak nasi per bulan 5,25 kwh, konsumsi energi listrik memanaskan per bulan 19,80 kwh, sehingga biaya menanak nasi sebesar Rp 10.396, jadi ada penghematan Rp 6.404/bulan," lanjutnya.

Baca juga: Masyarakat Akan Dibagikan Rice Cooker, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Jalankan Program Tak Efektif

Selain itu, ditambahkannya ada penghematan APBN dalam pemberian rice cooker ini, misalnya penghematan subisidi Rp 52,2 miliar, pengurangan volume LPG 19,6 ribu ton.

Kemudian, penggunaan rice cooker juga bisa menghemat devisa negara sekitar USD26,88 juta, serta meningkatkan konsumsi listrik sebesar 42,84 GWh.

Ada pun target KPM penerima paket penanak nasi listrik adalah kelompok rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA.

Sementara itu, bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang ingin menerima bantuan, perlu validasi dari kepala desa. Hal yang sama berlaku pada pengguna LPG 3 kilogram.

Sebab, berdasarkan survei PLN, kata dia, pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA mayoritas masih menggunakan LPG 3 kilogram.

Baca juga: Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Rencana Bagikan 680 Rice Cooker: Duitnya Belum Ada

Anggaran Belum Disetujui Sri Mulyani

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan wacana pembagian paket bantuan penanak nasi listrik alias rice cooker per keluarga penerima manfaat (KPM), saat ini masih dalam tahap perencanaan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana juga mengatakan, Kementerian Keuangan belum memberikan anggaran untuk melaksanakan program tersebut.

Tujuan utama program ini, menurut Dadan, untuk mendukung pemanfaatan energi bersih serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.

"(Program bantuan rice cooker) masih di dalam usulan dan sudah dibahas di komisi VII DPR-RI," ucap Dadan saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (29/11/2022).

"Tapi sampai sekarang anggarannya belum disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan program peningkatan elektrifikasi di masyarakat," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga menegaskan bahwa program 'bagi-bagi' rice cooker ini berbeda dengan program konversi gratis kompor listrik yang sebelumnya sempat diwacanakan Pemerintah.

"Ini bukan program saingan dari kompor induksi, karena nanti pasarnya berbeda. siapa penerimanya juga berbeda," pungkasnya.

Baca juga: Soal Program Rice Cooker Gratis, Kementerian ESDM Sebut Tinggal Tunggu Dana dari Menteri Keuangan 

Pengamat Minta Pemerintah Jangan Jalankan Program Tak Efektif

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan pembagian rice cooker listrik guna menggantikan fungsi gas ukuran tiga kilogram tidak efektif.

Sebab kata dia fungsi rice cooker hanya digunakan untuk menanak nasi,
sementara apabila ada masyarakat menggunakan gas ukuran tiga kilogram bisa dipergunakan untuk semua masakan.

"Pembagian rice cooker tidak begitu tepat. Rice cooker kan hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak lauk pauk masih menggunakan kompor gas ukuran tiga kilogram," ujar Fahmy.

Semestinya lanjut Fahmy, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM RI harus memikirkan bagaimana diversifikasi program penggunaan energi bersih.

Seperti misalnya menambah jaringan gas alam dan mempercepat gasifikasi batubara.

"Bukan program coba-coba yang tidak efektif seperti ini," ujar Fahmy.

Baca juga: Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Rencana Bagikan 680 Rice Cooker: Duitnya Belum Ada

PLN Batalkan Program Kompor Listrik

Sebelumnya PT PLN (Persero) telah membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik.

Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

"PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan."

"PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal," ujar Darmawan dalam siaran persnya, (27/9/2022).

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik.

Baca juga: Masyarakat Akan Dibagikan Rice Cooker, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Jalankan Program Tak Efektif

Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi," ucap Darmawan.

PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

"Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut."

"PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik," tegas Darmawan.

Baca juga: Masyarakat Akan Dibagikan Rice Cooker, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Jalankan Program Tak Efektif

PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.

Selama periode 2016-2021, Negara hadir bagi masyarakat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 40 triliun, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.