Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk memberhentikan operasional Kereta Api (KA) Argo Parahyangan, demi mendongkrak penggunaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh masyarakat.

Adanya hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menolak dengan tegas wacana penghentian operasional KA Argo Parahyangan.

Menurutnya, jika KA Argo Parahyangan dihentikan operasinya, hal itu tetap tidak akan mampu menutupi potensi kerugian yang akan didapat oleh PT. KCIC selaku konsorsium KCJB.

Baca juga: Said Didu Debat Sengit dengan Arya Sinulingga Soal Kereta Cepat: Proyek China yang Sangat Mahal

“Sepuluh tahun pertama pengoperasian KCJB, PT KCIC akan mengalami kerugian total senilai 399 juta dolar AS. Kemudian pada empat tahun dari sepuluh tahun kedua pengoperasian KCJB, PT KCIC akan mengalami defisiensi kas sebesar 584 juta dolar AS," ucap Suryadi dalam keterangan yang diperoleh Tribunnews, dikutip Senin (5/12/2022).

"Kerugian ini sudah dihitung dengan asumsi jumlah penumpang bisa mencapai 100 persen target atau 31 ribu penumpang per hari," sambungnya.

Dirinya pun pesimis apabila KCJB dapat mengalahkan pamor dari moda transportasi lain yang sudah biasa diandalkan oleh masyarakat.

“Sulitnya pencapaian target ini adalah karena adanya persaingan antara KCJB dan moda transportasi yang telah ada, misalnya kereta api Argo Parahyangan, layanan angkutan travel, bus, hingga kendaraan pribadi," papar Suryadi.

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta Bandung Sudah Uji Coba, Erick Thohir: Jadi Pemantik Pertumbuhan Ekonomi

Lebih lanjut, Suryadi pun mengkritik rencana Kemenhub untuk menetapkan harga tiket KCJB yang terlalu rendah dan tidak wajar karena dapat mematikan UMKM transportasi yang melayani rute Jakarta-Bandung.

Contohnya seperti jasa layanan angkutan travel dan bus yang saat ini harga tiketnya di kisaran Rp80 ribu hingga Rp 150 ribu bergantung pada tipe layanannya.

Oleh karenanya, Suryadi mengingatkan agar KCJB perlu ditargetkan untuk mengalihkan para pengguna moda pribadi ke moda kereta api.

Dan bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya, apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Jangan sampai Pemerintah membuat kebijakan yang berat sebelah demi menyelamatkan bisnis kereta cepat yang sedari awal dibuat dengan perhitungan yang ceroboh, kemudian malah membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan," ujar Suryadi.