DPR Puji Langkah Menteri BUMN Buat Sistem Laporan Keuangan Terkonsolidasi
Komisi VI DPR mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir membuat sistem laporan keuangan terkonsolidasi.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir membuat sistem laporan keuangan terkonsolidasi.
Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat transpatansi karena dengan sistem ini nantinya masalah keuangan dilaporkan dengan disiplin secara periodik (paling sedikit kuartalan) dan di sosialisasi kepada publik.
"Inovasi Kementerian BUMN dalam membuat laporan keuangan terintegrasi dan terkonsolidasi patut diapresiasi"
"Sejak Kementerian BUMN berdiri, sejak reformasi tahun 1998; baru kali ini ada aplikasi laporan keungan terkonsolidasi semua BUMN. Sehingga kita bisa mengakses secara real time memonitor perkembangan keuangan," kata Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, Senin (5/12/2022).
Menurut Nusron Wahid, akan jauh lebih bagus lagi, dalam rangka pengelolaan manajemen risiko sebaiknya laporan ini dilengkapi dengan kondisi keluar masuk barang (stock opname) secara real time juga.
"Jadi tidak hanya keuangan saja yang dikonsolidasi. Tapi manajemen barang juga. Sebab masalah stock kadang ketahuannya justru baru di belakang hari. Kalau ada laporan terkonsolidasi akan ketahuan dan segera bisa diambil langkah-langkah," ujarnya.
Nusron Wahid menambahkan, laporan Kementerian BUMN ini dapat digunakan untuk kepentingan peningkatan transparansi dan profesionalisme pengelolaan BUMN.
Sistem laporan keuangan terkonsolidasi, menurut Nusron Wahid, juga bakal memberikan informasi strategis terkait kontribusi BUMN yang menyeluruh.
Nantinnya, kata Nusron Wahid, informasi keuangan bukan hanya dividen tapi total pencatatan laba.
"Bukan hanya dividen yang merupakan laba yang di bagi, tapi laba di tahan juga penting. Laporan ini juga penting untuk menjaga agar rasio-rasio utang terjaga dalam koridor prudent dan invesment grade," ujarnya.
Baca juga: Pengamat Sebut Erick Tohir Mampu Perbaiki Tata Kelola dan Penegakan Hukum BUMN
Karena itulah, DPR sangat mendukung langkah ini, agar ke depan laporan keuangan BUMN dikuatkan dan dilaporkan secara lebih teratur untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kesehatannya.
"Penguatan laporan keuangan tersebut bukan hanya untuk BUMN secara individu, tapi portofolio BUMN secara menyeluruh," tukasnya.