Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sudewo menilai saat ini pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2023.

Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya keberatan dari stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL.

Baca juga: Implementasi Zero ODOL Dikhawatirkan Picu Kenaikan Harga Pangan di DKI Jakarta

"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujar Sudewo saat diskusi daring bertema Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Kemenhub, kata dia, sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini.

Juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah, kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang.

Baca juga: DPR: Penerapan Zero ODOL Tak Cukup ke Pengusaha Angkutan, Tapi Juga Karoseri

Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus,” ungkapnya.

Ia pun meminta jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin Binoni Tio A Napitupulu kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen.

Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

“Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto, meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang.

Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik sehingga memberikan dampak pada harga properti dan perumahan rakyat.