Pemerintah Dinilai Belum Siap Terapkan Zero ODOL, Pengusaha Minta Ditunda Hingga 2025
DPR menilai saat ini pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2023.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Sanusi
Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono, mengatakan semua pihak perlu duduk bersama agar kebijakan Zero ODOL ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Budi Saputra, Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini.
Baca juga: Kebijakan Zero ODOL Dinilai Belum Mempertimbangkan Pilar Ekonomi
“Kami mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi. Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar Rp 33 triliun,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia Widodo Santoso, menyampaikan penerapan Zero ODOL akan menaikkan biaya pengangkutannya.
"Setiap biaya angkutan naik sebesar 5 persem, harga semen akan naik sekitar 25 persen sehingga bisa dibayangkan kalau semen naik dua kali lipat saja keramik akan ikut naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Karenanya, kami juga meminta agar Kemenhub bisa menunda pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang,” ucapnya.
Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN) Vallery Gabrielia Mahodim, juga meminta agar Zero ODOL ini ditunda pelaksanaannya.
“Aturan terkait dengan ODOL ini membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun akan tidak terpenuhi. Dari dulu kami sudah sering duduk bersama seperti ini, entah itu secara offline maupun online. Tetapi endingnya adalah hanya angin surga lagi dan bola panas yang sampai sekarang belum ada titik temu. Karena itu, kami dari para sopir truk meminta agar bisa duduk bersama dengan 5 instansi, di mana itu adalah bagian dari Kemenhub dan Polri,” kata Inces, sapaan akrabnya.
Terkait permintaan penundaan penerapan Zero ODOL tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana berjanji akan melakukan jalan yang terbaik dengan membicarakan lagi terkait dampak Zero ODOL ini dengan semua stakeholder terkait.
“Jadi, perekonomian harus kita jaga, tapi aspek aspek keselamatan pun juga harus kita jaga. Jadi, jangan sampai ada salah satu yang kita korbankan,” katanya.